Dengan pernyataan dari Jokowi yang mengatakan jika Presiden boleh memihak dan bleh kampanye, maka hal ini disinyalir akan semakin memperkeruh suasana menjelang Pemilu.
Hal ini terkait dengan aturan ASN tidak netral pelayanan publik akan terhambat karena kinerja ASN menjadi tidak profesional.
Netralitas ini juga sempat disampaikan oleh Jokowi saat di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 1 November 2023.
Saat itu Jokowi menekankan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat untuk menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024.(Disway.id)
Kategori :