KPK Tekankan Prosedur Hukum, Terkait Nama Jokowi Masuk Daftar OCCRP

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terkait nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup menurut Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum.

"Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum," kata Tessa dalam keterangan yang disampaikan pada Kamis, 2 Januari 2024.

Tessa juga menyampaikan bahwa siapapun yang memiliki informasi atau bukti mengenai tindakan korupsi yang melibatkan pejabat publik atau aparatur negara, dapat melaporkannya melalui saluran yang sesuai kepada aparat penegak hukum.

BACA JUGA:71.424 Peserta Lolos PPPK Kemenag

BACA JUGA:Tunggu Kejutan! Anies dan Ahok Siap Berkolaborasi di Jakarta di 2025

"Baik itu melalui KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan yang memang memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menanggapi kabar bahwa dirinya masuk dalam daftar tokoh terkorup dunia versi OCCRP. Ia mempertanyakan tuduhan tersebut dan meminta agar bukti konkret disertakan.

"Jika ada yang mengatakan saya korupsi, buktikan. Apa yang saya korupsi?" kata Jokowi dengan nada santai, Selasa, 31 Desember 2024.

Jokowi mengungkapkan bahwa saat ini dirinya sering menjadi sasaran fitnah dan kritik yang tidak didasari oleh bukti yang jelas.

"Saat ini banyak sekali fitnah, framing jahat, dan tuduhan-tuduhan yang tidak ada buktinya," tambah Jokowi.

Sebelumnya, OCCRP, yang dikenal sebagai organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, merilis nama Jokowi sebagai salah satu finalis dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi untuk tahun 2024.

OCCRP mengundang para pembaca, jurnalis, serta anggota juri dari jaringan globalnya untuk memberikan suara bagi nominasi. 

Beberapa finalis yang menerima suara terbanyak di antaranya adalah: Presiden Kenya William Ruto, Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, serta Pengusaha India Gautam Adani, menurut laporan yang dirilis pada Selasa, 31 Desember 2024.