PALEMBANG, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Forum Masyarakat Membangun Sumatera Selatan (FM2SS) berkomitmen untuk memberantas praktik politik uang yang marak terjadi dalam berbagai tahapan pemilu, termasuk Pilkada Serentak 2024 yang akan datang.
Sebagai langkah nyata, FM2SS mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi politik uang, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, pasangan calon (Paslon), maupun tim sukses (timses).
Ketua Umum FM2SS, H Zainul Bachri Haz, mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan penghargaan berupa uang tunai senilai Rp10 juta kepada 10 orang atau kelompok masyarakat yang berhasil melaporkan tindak kecurangan dengan disertai bukti yang sah. Bukti tersebut bisa berupa foto, video, atau dokumen lainnya yang memperkuat laporan.
"Sayembara ini bertujuan untuk mendorong masyarakat melaporkan setiap indikasi kecurangan sebelum dan selama pemungutan suara. Kami menginginkan Pilkada 2024 berjalan secara adil dan transparan," kata Zainul saat konferensi pers, Selasa (19/11/2024).
BACA JUGA:Oktarina Gelapkan Rp1,3 Miliar dari Perusahaan untuk Hiburan dan Pinjaman Online
BACA JUGA:Bawaslu: Pengawasan Ketat Siap Jaga Keamanan Pemilu 2024, Pastikan Suara Rakyat Terekam Jujur
FM2SS juga membuka posko pengaduan yang terletak di Jalan Macan Lindungan Tunggal 5, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan IB I, sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin melaporkan temuan politik uang atau kecurangan lainnya.
"Proses Pilkada harus dilakukan dengan penuh integritas. Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat terlibat menjaga agar Pemilukada, khususnya Pilgub Sumsel, berjalan dengan fair dan tidak menimbulkan konflik sosial," tambah Zainul, yang didampingi Ketua Dewan Pembina FM2SS, Suprianto SH, serta sejumlah pengurus lainnya.
Zainul juga menegaskan bahwa setiap pasangan calon harus menghindari praktik money politic dalam bentuk apapun. Dia mengingatkan pentingnya netralitas aparatur negara, baik TNI, Polri, maupun ASN, dalam menjaga proses demokrasi.
"Setiap keterlibatan aparat dalam politik praktis adalah pelanggaran yang sangat serius, terutama di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tegas dalam menegakkan prinsip keadilan di Indonesia," tegasnya.
Selain itu, Zainul mengimbau kepada para pemilih untuk lebih bijak dalam memilih pemimpin Sumsel. Menurutnya, masyarakat harus mengedepankan kualitas dan integritas calon pemimpin, serta memilih dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih, mengingat pentingnya masa depan Sumsel.
"Debat Pilgub Sumsel yang sudah dilaksanakan bisa menjadi indikator bagi pemilih dalam menentukan pilihan. Kami berharap masyarakat memilih pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk membawa Sumsel maju dan berkembang," tutup Zainul.