Australia Selatan Akan Perketat Regulasi Pelatihan Mengemudi Setelah Kasus Korupsi Terungkap

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan baru-baru ini mengajukan rancangan undang-undang ke Parlemen Negara Bagian untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam undang-undang pelatihan mengemudi. Langkah ini diambil setelah sebuah tinjauan industri mengungkapkan adanya korupsi, seksisme, dan pelecehan dalam sistem tersebut.

Menurut laporan dari Drive pada hari Minggu, reformasi yang diusulkan mencakup penerapan standar yang lebih ketat bagi pelatih pengemudi untuk SIM 'Kelas C' melalui penerapan Kode Etik industri yang baru.

Pemerintah setempat menyatakan bahwa reformasi ini merupakan respons terhadap tinjauan yang dilakukan oleh Departemen Infrastruktur dan Transportasi. Tinjauan tersebut mengidentifikasi perlunya peningkatan standar industri dan penanganan masalah perilaku yang tidak pantas dan tindakan kriminal.

Laporan juga merujuk pada laporan ICAC (Internal Commission Against Corruption) tahun 2022 yang menyoroti bahwa pengawasan negara bagian terhadap potensi korupsi dalam industri ini masih kurang memadai.

BACA JUGA:Arus Kepulangan Besar: 30.000 Pengungsi Afghanistan Kembali dari Pakistan, Iran, dan Turkiye

BACA JUGA:Banjir Parah di Bangladesh Timur: Sektor Pertanian Rugi 280 Juta Dolar AS

Perubahan utama yang diusulkan termasuk kewajiban penggunaan penguji dari pemerintah untuk ujian praktik lisensi, menggantikan penggunaan operator swasta yang saat ini diizinkan. Pemerintah akan merekrut sekitar 40 penguji baru, dan 266 dari 609 instruktur mengemudi saat ini di Australia Selatan juga akan menjadi penguji resmi.

Biaya ujian akan dipatok pada 240 dolar Australia (sekitar Rp2,47 juta), menurun dari biaya sebelumnya sebesar 400 dolar Australia (sekitar Rp4,1 juta) yang dikenakan oleh beberapa operator swasta. Dengan demikian, Northern Territory akan menjadi satu-satunya wilayah di Australia yang masih mengalihdayakan pelatihan dan pengujian pengemudi.

Operator swasta masih diperbolehkan menawarkan pelatihan, namun harus mematuhi standar baru yang lebih ketat. Ini mencakup instruktur yang harus menunjukkan karakter yang baik, memenuhi persyaratan kebugaran medis, serta transparansi dalam biaya dan layanan yang diberikan.

Reformasi juga mencakup format baru untuk buku catatan Pengemudi Pembelajar dan mewajibkan pemasangan kamera dan pelacakan GPS pada semua kendaraan pelatihan untuk meningkatkan keselamatan. Pelanggaran terhadap Kode Etik yang baru akan dikenai sanksi.

BACA JUGA:Teroris JAD di Bima Terjaring Operasi Densus 88: Pemimpin dan Anggota Ditangkap

BACA JUGA:Rayakan Hari Pelanggan Nasional 2024, ParagoCorp adakan Kamu Bermakna Fest

Kode Etik ini diharapkan dapat diberlakukan dalam dua tahun setelah RUU diterima, dengan konsultasi industri sebagai langkah berikutnya setelah pengajuan RUU ke parlemen.

Selain itu, Australia Selatan juga akan meluncurkan tes online untuk pengemudi kendaraan bertenaga sangat besar mulai 1 Desember 2024.