Diskriminasi dalam Paskibraka: KB PII dan MUI Menuntut Klarifikasi dan Perubahan Kebijakan

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Kamis , 15 Aug 2024 - 06:30

Diskriminasi Paskibraka KB PII dan MUI,.Menuntut Klarifikasi Perubahan Kebijakan--Foto: antara

Reaksi Masyarakat dan Media Sosial

Isu ini segera viral di media sosial dengan berbagai reaksi dari netizen yang mengecam kebijakan ini sebagai diskriminasi.

Tagar seperti #SaveHijabPaskibraka dan #StopIslamophobia ramai diperbincangkan.

Banyak yang merasa kebijakan ini bertentangan dengan semangat Pancasila yang melindungi kebebasan beragama, dan beberapa tokoh publik juga menyuarakan dukungan terhadap anggota Paskibraka yang terpaksa melepaskan jilbab.

Pancasila dan Kebebasan Beragama

Kasus ini menyoroti pentingnya memahami dan menghormati nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal kebebasan beragama.

Pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk dalam pembinaan Paskibraka.

Kebijakan pelarangan jilbab bagi anggota Paskibraka perempuan jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Indonesia.

Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah yang tepat untuk menghormati hak asasi manusia dan menjaga keberagaman.

diskriminasi dalam paskibraka: kb pii dan mui menuntut klarifikasi dan perubahan kebijakan                            koranprabumulihpos.com - kasus zahratushyta dwi artika, siswi kelas x dari man kota singkawang, menjadi perhatian nasional setelah ia diharuskan melepas jilbab saat bertugas sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) dalam rangka memperingati hari kemerdekaan republik indonesia yang ke-79.
keputusan ini mengundang reaksi keras dari berbagai pihak karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan hak asasi manusia.
zahratushyta: pengorbanan demi tugas negara
zahratushyta, atau sita, memiliki impian lama untuk menjadi anggota paskibraka. 
namun, impian tersebut disertai dengan kegelisahan saat ia diberitahu bahwa ia harus melepas jilbab untuk menjalankan tugas tersebut.
ibunya, sugiarti, mengatakan bahwa sita sudah mengetahui syarat ini sejak tahap seleksi wawancara. 
"sita sudah diberitahu sejak awal bahwa jika lolos, dia harus melepas jilbab. dia menganggap ini adalah tugas negara, sehingga dia bersedia melakukannya," jelas sugiarti pada 14 agustus 2024.
namun, keputusan ini menuai kritik tajam. pada acara pengukuhan yang diadakan di ibu kota negara (ikn) pada 13 agustus 2024, semua anggota paskibraka perempuan diminta untuk melepaskan jilbab mereka tanpa kecuali.
 
protes dari pegiat hukum: diskriminasi dan pelanggaran konstitusi
kebijakan ini mendapat kecaman dari pegiat hukum. lembaga bantuan hukum (lbh) street lawyer menganggap kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap umat islam. 
irvan ardiansyah dari lbh street lawyer menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dasar 1945 dan nilai hak asasi manusia.
"larangan jilbab ini menunjukkan adanya pelanggaran konstitusi dan pancasila. ini merupakan sikap anti-bhineka tunggal ika yang memaksakan aturan tanpa mempertimbangkan keyakinan agama seseorang," kata irvan.
irvan membandingkan kebijakan ini dengan larangan serupa di prancis terhadap atlet muslimah di olimpiade 2024 dan menegaskan bahwa tindakan ini harus dilawan agar tidak menjadi kebiasaan buruk.
 
tanggapan keras dari kb pii: pelanggaran nilai pancasila
ketua umum keluarga besar pelajar islam indonesia (kb pii), nasrullah larada, juga mengecam kebijakan ini. ia menilai kebijakan tersebut melanggar nilai pancasila, khususnya sila pertama, "ketuhanan yang maha esa."
"kami menilai larangan jilbab oleh bpip adalah bentuk diskriminasi yang tidak sesuai dengan nilai pancasila," kata nasrullah. kb pii mendesak kepala bpip, yudian wahyudi, untuk meminta maaf kepada umat islam dan menjelaskan kebijakan ini.
kb pii juga meminta presiden joko widodo untuk mencopot yudian wahyudi dan menyerukan agar pengelolaan paskibraka dikembalikan kepada kemenpora. 
 
majelis ulama indonesia: pelanggaran konstitusi dan pancasila
majelis ulama indonesia (mui) juga memberikan tanggapan tegas. ketua mui, kh cholil nafis, menilai bahwa paksaan untuk melepas jilbab jelas bertentangan dengan sila ketuhanan yang maha esa. 
"larangan ini tidak pancasilais dan melanggar konstitusi serta hak beragama," tegas cholil. ia juga menyarankan agar anggota paskibraka yang dipaksa melepas jilbab mempertimbangkan untuk mundur dari tugas mereka.
 
desakan klarifikasi dari bpip
menteri pemuda dan olahraga, dito ariotedjo, menyatakan bahwa pihaknya akan meminta klarifikasi dari bpip mengenai kebijakan ini. 
dito menjelaskan bahwa sejak tahun 2022, pengelolaan paskibraka telah diserahkan kepada bpip.
isu ini menjadi viral di media sosial setelah foto-foto menunjukkan tidak adanya paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab pada tahun 2024.
 
reaksi masyarakat dan media sosial
isu ini segera viral di media sosial dengan berbagai reaksi dari netizen yang mengecam kebijakan ini sebagai diskriminasi. 
tagar seperti #savehijabpaskibraka dan #stopislamophobia ramai diperbincangkan.
banyak yang merasa kebijakan ini bertentangan dengan semangat pancasila yang melindungi kebebasan beragama, dan beberapa tokoh publik juga menyuarakan dukungan terhadap anggota paskibraka yang terpaksa melepaskan jilbab.
 
pancasila dan kebebasan beragama
kasus ini menyoroti pentingnya memahami dan menghormati nilai-nilai pancasila, terutama dalam hal kebebasan beragama. 
pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk dalam pembinaan paskibraka.
kebijakan pelarangan jilbab bagi anggota paskibraka perempuan jelas bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan konstitusi indonesia.
 pemerintah diharapkan segera mengambil langkah yang tepat untuk menghormati hak asasi manusia dan menjaga keberagaman.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 26 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan