Skandal ASN Korupsi Dana Korpri di Banyuasin : Diberhentikan Sementara, Gaji Dipotong 50 Persen

Reporter: Ros |

Editor: Tedy |

Jumat , 19 Jul 2024 - 17:07

Skandal ASN Korupsi Dana Korpri di Banyuasin : Diberhentikan Sementara, Gaji Dipotong 50 Persen--Foto:ist

skandal asn korupsi dana korpri di banyuasin : diberhentikan sementara, gaji dipotong 50 persen                            skandal asn korupsi dana korpri di banyuasin : diberhentikan sementara, gaji dipotong 50 persen
banyuasin, koranprabumulihpos.com - dua orang aparatur sipil negara (asn), tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana korpri di kabupaten banyuasin telah diberhentikan sementara oleh pemerintah kabupaten (pemkab) banyuasin.
langkah pemberhentian sementara ini diambil sebagai tindakan tegas terhadap asn yang diduga terlibat dalam tindak korupsi.
"pemberhentian sementara telah dilakukan terhadap asn," kata edhi haryono, kepala dinas kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia banyuasin, pada jumat, 19 juli 2024.
gaji pns yang diberhentikan sementara akan dipotong sebesar 50% dari gaji pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk tunjangan keluarga dan tunjangan pangan.
baca juga:kunjungan kenegaraan presiden jokowi ke abu dhabi, hasilkan kesepakatan strategis dan kolaborasi bisnis dengan
"pemotongan ini akan berlangsung hingga ada keputusan hukum yang final," tambahnya.
pemotongan gaji ini merupakan konsekuensi dari status sementara pns yang tidak lagi menjalankan tugas secara penuh sehingga dianggap tidak berhak mendapatkan gaji penuh.
jika nantinya terbukti bersalah setelah proses hukum selesai, pns yang diberhentikan sementara akan dipecat secara definitif sebagai pns.
selain gaji dan tunjangan, pns yang diberhentikan sementara karena kasus korupsi juga akan kehilangan hak-hak lain seperti fasilitas dinas, tunjangan hari raya (thr), jaminan kesehatan nasional (jkn), dan tunjangan perbaikan penghasilan (tpp).
baca juga:masih ingat lagu sikok bagi duo? ini lirik lagu yang viral tahun 2022 
kejaksaan negeri banyuasin telah menetapkan dua tersangka dalam kasus penggunaan dana korpri yang tidak sesuai aturan, termasuk penggunaan dana untuk keperluan pribadi yang tidak tercatat dengan baik.
kedua tersangka, bambang dan mirdayani, saat ini menghadapi dakwaan sesuai dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi."
sebagai informasi, kejaksaan negeri banyuasin telah menetapkan dua tersangka dalam kasus penggunaan dana korpri yang diduga melanggar aturan dan tidak dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban untuk periode desember 2022 hingga september 2023.
terdapat beberapa dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh tersangka, antara lain pemberian santunan yang tidak sesuai, pembelian barang fiktif, serta penggunaan dana di luar pertanggungjawaban.
baca juga:asn di jambi diduga terafiliasi kelompok nii
tersangka bambang dan mirdayani diduga menggunakan dana pinjaman korpri sebesar rp49.500.000 pada desember 2022, rp60.000.000 pada januari 2023, dan rp120.000.000 pada mei 2023, yang semuanya dilakukan di luar ketentuan yang berlaku. 
pada desember 2022, dana korpri sebesar rp5.000.000 digunakan untuk bantuan reog ponorogo, sedangkan pada januari 2023, dana tersebut digunakan untuk biaya rumah sakit istri asisten. 
selain itu, mereka juga memberikan bantuan sebesar rp10.000.000 kepada keluarga besar di blitar dan bantuan wayang kulit masing-masing sebesar rp10.000.000.
pada bulan april 2023, dana korpri sebesar rp10.000.000 digunakan untuk operasi kanker istri pejabat sekretaris daerah (pj sekda), yang juga menjabat sebagai ketua korpri.
baca juga:873 bidan di kota prabumulih kantongi str seumur hidup, ini daftar 14 ranting ibi
kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. 
pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo. pasal 64 ayat (1) kuhp subsider pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo. pasal 64 ayat (1) kuhp atau pasal 8 jo.