Mulai Sosialisasi, Terkait Pembuatan SIM Wajib Punya BPJS

Reporter: Erna |

Editor: Tedy |

Sabtu , 29 Jun 2024 - 04:56

pemohon untuk pembuatan SIM wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Foto: ist --

Akan tetapi, dari presentasi yang dipaparkan tersebut ada sekitar 20% yang memiliki status tidak aktif, artinyabbelum terlindungi oleh program JKN tersebut.

Jika nanti mengalami kesehatan maka dapat menghambat dalam mengakses pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program JKN dan memiliki risiko finansial terhadap biaya pelayanan kesehatan.

Namun dalam hal ini pastinya tak dapat di lakukan oleh BPJS kesehatan sendiri, tentu membutuhkan sinergi serta peran aktif dari pihak terkait.

Kata Yudi, kegiatan sosialisasi ini sebagai bentuk dukungan dari kepolisian negara Republik Indonesia untuk melindungi masyarakat.

Terutama melindungi bagi pengendara dari risiko sakit dan risiko lain sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Yudi menambahkan, diberlakukan nya kebijakan dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 diharapkan bagi peserta yang belum mengaktifkan segera untuk aktifkan kepesertaan tersebut bahkan bagi mereka yang belum mendaftar untuk segera mendaftar.(*)

mulai sosialisasi, terkait pembuatan sim wajib punya bpjs                            koranprabumulihpos.com - tahun 2024 ini, bagi pemohon untuk pembuatan sim wajib menjadi peserta bpjs kesehatan.
peraturan tersebut sesuai dengan amanat perpol 2 tahun 2024 pasal 9 ayat 1 huruf 5 yakni melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif program jkn.
hal ini sebagai bentuk persyaratan administrasi penerbitan sim pasal 25 ayat 2 mengenai penyerahan sim kepada pemohon meminta bukti kepesertaan aktif program jkn terkhusus bagi pemohon yang belum menyerahkan saat pendaftaran.
direktur lalu lintas polda sumsel komisaris besar polisi pratama adhtasastra, melalui wakil direktur lalu lintas polda sumatera selatan akbp sigit adiwuryanto dalam menuturkan untuk segera menindaklanjuti penerbitan perpol 2 tahun 2023.
baca juga:tahun ajaran baru, siswa smk pgri 2 bebas gunakan internet sekolah 
baca juga:siswa sd smp kota prabumulih mulai libur kenaikan kelas 
nah, saat ini kata dia korlantas polri melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pendaftaran administrasi penerbitan sim, salah satunya dengan mewajibkan pemohon atau pembuat sim untuk melampirkan bukti kepesertaan aktif jkn.
hal ini sebagai bentuk persyaratan administrasi penerbitan sim pasal 25 ayat 2 mengenai penyerahan sim kepada pemohon meminta bukti kepesertaan aktif program jkn terkhusus bagi pemohon yang belum menyerahkan saat pendaftaran.
"untuk petugas pembuatan sim harus paham apa itu jkn dan peraturan yang mendasari program ini," tuturnya dalam kegiatan sosialisasi bersama bpjs kesehatan bersama kepolisian daerah provinsi sumatera selatan pada 27 juni 2024.
dijelaskannya, pada 1 juli sampai 30 september 2024, pada bulan oktober 2024, pelaksanaan uji coba implementasi peraturan kepolisian negara republik indonesia no 2 tahun 2023 yang di lakukan di tujuh polda yakni polda aceh, sumsel, metro jaya, kaltim, bali dan polda ntt.
"terkait hal itu, kami berharap sosialisasi parpol nomor 2 tahun 2023 sampai ke masyarakat supaya seluruh masyarakat khususnya pembuat atau memperjuangkan sim terlindungi dalam program jkn, kata kombes pratama. 
deputi direksi wilayah iii bpjs kesehatan, yudi bastia menuturkan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional mensinergikan 30 kementerian / lembaga untuk bersama-sama mendukung implementasi dari program jkn, ujar deputi direksi wilayah iii bpjs kesehatan yudi bastia.
yugi bastia menyebut hingga 1 juni 2024 r alisasi cakupan peserta jkn adalah 273.000.944 jiwa atau 97,81% dari jumlah penduduk indonesia.
adapun utuk provinsi sumatera selatan per 1 juni 2024 jumlah peserta jkn yakni mencapai 8.715.325 jiwa atau 98.89%.
akan tetapi, dari presentasi yang dipaparkan tersebut ada sekitar 20% yang memiliki status tidak aktif, artinyabbelum terlindungi oleh program jkn tersebut.
jika nanti mengalami kesehatan maka dapat menghambat dalam mengakses pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jkn dan memiliki risiko finansial terhadap biaya pelayanan kesehatan.
namun dalam hal ini pastinya tak dapat di lakukan oleh bpjs kesehatan sendiri, tentu membutuhkan sinergi serta peran aktif dari pihak terkait.
kata yudi, kegiatan sosialisasi ini sebagai bentuk dukungan dari kepolisian negara republik indonesia untuk melindungi masyarakat.
terutama melindungi bagi pengendara dari risiko sakit dan risiko lain sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
yudi menambahkan, diberlakukan nya kebijakan dalam peraturan kepolisian negara  republik indonesia nomor 3 tahun 2023 diharapkan bagi peserta yang belum mengaktifkan segera untuk aktifkan kepesertaan tersebut bahkan bagi mereka yang belum mendaftar untuk segera mendaftar.(*)