Ikut Pilkada Penjabat Kepala Daerah Harus Mundur

Reporter: Ros |

Editor: Tedy |

Minggu , 31 Mar 2024 - 02:48

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Foto: ist --

JAKARTA - Mendagri Ingatkan Penjabat Kepala Daerah Harus Mundur 5 Bulan Sebelum Ikut Pilkada Serentak 2024.

Dalam rapat koordinasi (rakor) virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, berbagai isu strategis terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada Serentak 2024 diperbincangkan.

Rakor tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah, termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni dan para bupati/wali kota.

Mendagri menjelaskan bahwa rakor tersebut bertujuan untuk mengatasi ketidaksinkronan dalam pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal yang terjadi selama ini akibat perbedaan waktu pelaksanaan pemilihan.

Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mendorong pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia agar sejalan dengan masa pemerintahan di tingkat pusat.

Salah satu poin penting yang disoroti dalam rakor tersebut adalah mengenai netralitas para Penjabat Kepala Daerah (Pj) dalam pelaksanaan pilkada.

Mendagri menegaskan bahwa para Pj kepala daerah harus bersikap netral dan tidak boleh memanfaatkan posisi serta jabatannya untuk kepentingan politik praktis.

Mendagri juga mengingatkan bahwa para Pj kepala daerah yang berencana untuk mencalonkan diri pada pilkada harus mundur dari jabatannya minimal lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

ikut pilkada penjabat kepala daerah harus mundur                             jakarta - mendagri ingatkan penjabat kepala daerah harus mundur 5 bulan sebelum ikut pilkada serentak 2024.
dalam rapat koordinasi (rakor) virtual yang dipimpin langsung oleh menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian, berbagai isu strategis terkait pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pilkada serentak 2024 diperbincangkan.
rakor tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah, termasuk penjabat (pj) gubernur sumatera selatan (sumsel) agus fatoni dan para bupati/wali kota.
mendagri menjelaskan bahwa rakor tersebut bertujuan untuk mengatasi ketidaksinkronan dalam pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal yang terjadi selama ini akibat perbedaan waktu pelaksanaan pemilihan. 
baca juga:isuzu panther pengakut gula merah dihantam babaranjang 
baca juga:antisipasi kelangkaan bbm, polres awasi spbu 
selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mendorong pelaksanaan pilkada serentak di seluruh indonesia agar sejalan dengan masa pemerintahan di tingkat pusat.
salah satu poin penting yang disoroti dalam rakor tersebut adalah mengenai netralitas para penjabat kepala daerah (pj) dalam pelaksanaan pilkada. 
mendagri menegaskan bahwa para pj kepala daerah harus bersikap netral dan tidak boleh memanfaatkan posisi serta jabatannya untuk kepentingan politik praktis.
mendagri juga mengingatkan bahwa para pj kepala daerah yang berencana untuk mencalonkan diri pada pilkada harus mundur dari jabatannya minimal lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada. 
baca juga:isuzu panther pengakut gula merah dihantam babaranjang
 
baca juga:antisipasi kelangkaan bbm, polres awasi spbu
hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.
selain itu, mendagri juga menekankan pentingnya para pj kepala daerah untuk menjaga ketegasan sebagai pemimpin serta untuk tidak terlibat dalam kasus hukum. 
dia juga mengingatkan agar para pj melakukan rapat rutin dengan stakeholder terkait dan asosiasi pedagang untuk mengendalikan inflasi serta menjaga situasi kondusif selama bulan ramadan dan hari raya idulfitri.
netralitas dan kepatuhan hukum para pj kepala daerah ditegaskan dalam rakor virtual
baca juga:isuzu panther pengakut gula merah dihantam babaranjang
 
baca juga:antisipasi kelangkaan bbm, polres awasi spbu
dalam rapat koordinasi virtual yang dipimpin oleh mendagri muhammad tito karnavian, para kepala daerah dibahasnya secara intensif terkait pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pilkada serentak 2024. 
salah satu fokus utama rapat tersebut adalah mengenai netralitas dan kepatuhan hukum para penjabat (pj) kepala daerah dalam menghadapi pilkada.
mendagri menekankan pentingnya netralitas para pj kepala daerah dalam menjalankan tugas mereka, serta larangan untuk memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, terutama terkait dengan pilkada. 
dia menegaskan bahwa calon kepala daerah yang juga menjabat sebagai pj harus mundur dari jabatannya lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada.
dalam konteks hukum, mendagri menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016. 
persyaratan untuk calon gubernur, bupati, dan walikota termasuk larangan bagi penjabat kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota.
rapat juga menyoroti pentingnya menjaga ketegasan dan integritas sebagai pemimpin serta untuk tidak terlibat dalam kasus hukum. 
mendagri menekankan bahwa performa para pj kepala daerah akan menjadi penentu sistem pemerintahan yang akan diterapkan di masa mendatang.
mendagri ingatkan netralitas dan kepatuhan hukum para pj kepala daerah dalam pilkada 2024
menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian memimpin rapat koordinasi virtual yang membahas berbagai isu strategis terkait pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pilkada serentak 2024. 
dalam rapat tersebut, mendagri menegaskan pentingnya netralitas dan kepatuhan hukum para penjabat (pj) kepala daerah dalam menghadapi pilkada.
mendagri menyoroti larangan bagi para pj kepala daerah untuk menggunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, terutama terkait dengan pilkada. 
dia mengingatkan bahwa calon kepala daerah yang juga menjabat sebagai pj harus mundur dari jabatannya lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada.
selain itu, mendagri menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016. 
persyaratan bagi calon gubernur, bupati, dan walikota termasuk larangan bagi penjabat kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah definitif.
rapat juga menyoroti pentingnya menjaga ketegasan dan integritas sebagai pemimpin serta untuk tidak terlibat dalam kasus hukum. 
mendagri menekankan bahwa performa para pj kepala daerah akan menjadi penentu sistem pemerintahan yang akan diterapkan di masa mendatang.(palpos.id).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 31 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan