Perkuat Tata Kelola, Kepala BKN Tekankan Peran Penting Inspektorat dalam Pencegahan Risiko melalui SPIP

BOGOR, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan kembali menegaskan pentingnya peran inspektorat sebagai garda terdepan dalam menjaga tata kelola pemerintahan. 

Hal itu ia sampaikan saat menutup kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BKN, Jumat (21/11/2025), di Aula Pandji Soeroso, Pusat Pengembangan ASN, Bogor.

Menurut Prof. Zudan, inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga harus bekerja di hulu, memastikan potensi masalah ditangani sejak dini dengan pendekatan manajemen risiko. 

“Jika semakin banyak temuan, itu justru menunjukkan inspektorat gagal menjalankan perannya. Keberhasilan inspektorat adalah ketika tidak ada masalah ditemukan karena pencegahannya berjalan efektif,” tegasnya.

BACA JUGA:BKN Izinkan Relokasi Guru PPPK, Pemda Diminta Tertib Data agar Mutasi Tak Tertolak Sistem

BACA JUGA:BKN Tegaskan Hak ASN Tak Boleh Terhambat, Karier Dijamin Lebih Transparan

Ia mencontohkan risiko operasional yang dapat muncul secara tiba-tiba, seperti ketika sistem Pro-ASN berhenti berfungsi saat proses berjalan. Untuk mengantisipasi hal seperti itu, inspektorat harus memastikan tim pelaksana telah menyiapkan sistem, melakukan stress-test, dan menjamin proses implementasi berjalan tanpa hambatan. 

“Inspektorat harus aktif memanggil PIC dan memeriksa kesiapan teknisnya. Jangan menunggu ada gangguan baru bergerak,” tambahnya.

Hasil Evaluasi SPIP BKN 2025

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah, memaparkan hasil evaluasi SPIP BKN Tahun 2025 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 29 Oktober 2025.

BACA JUGA:Terbukti Lakukan Pelanggaran Disiplin Bolos Kerja hingga Korupsi, BKN Pecat 17 ASN

BACA JUGA:BKN Terapkan Aturan Baru, Mulai Oktober Kenaikan Pangkat PNS Bisa Setiap Bulan

Dari penilaian tersebut, BKN meraih nilai maturitas 3,533, yang menempatkan penyelenggaraan SPIP BKN pada Level 3 (Terdefinisi). Meski demikian, Imas menegaskan bahwa hasil ini belum mencapai Level 5 (Optimum) dan masih membutuhkan sejumlah perbaikan. “Kami harus segera menindaklanjuti catatan dari BPKP agar kualitas SPIP BKN semakin matang dan efektif,” ujarnya.

Bimtek sebagai Upaya Menyamakan Persepsi dan Mendorong Efektivitas