Audiensi Legislatif - Warga Duspra Berakhir Hangat: Warga Sampaikan Permohonan Maaf, Dewan Siap Dukung Penuh

“Ada mekanisme dan regulasi penganggaran yang harus dipatuhi. Namun kami akan mengawal proses ini sampai terealisasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan keterlambatan terjadi karena masa transisi pemerintahan, sehingga pembahasan anggaran belum memasukkan program tersebut.

“Untuk tahun anggaran 2026, akan kami dorong supaya masuk skala prioritas,” tegasnya.

RDP berjalan kondusif dan membuka ruang dialog antara warga dan legislatif. DPRD berjanji mengawal pembebasan lahan untuk masuk prioritas pembangunan tahun 2026, sambil mengawasi transparansi penilaian tanah oleh KJPP.

Dalam kesempatan itu, perwakilan warga, Suharta Ucim, mengapresiasi DPRD atas keterbukaan dalam mengundang masyarakat berdialog. Ia menyampaikan keresahan terkait hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) 2025 yang dinilai lebih rendah dibandingkan penilaian tahun 2013.

BACA JUGA:Dinas Kominfo Kota Prabumulih Koordinasi dengan Dewan Pers Terkait Uji Kompetensi Wartawan

BACA JUGA:PLN Diskon 50 Persen, Anggota Dewan Prabumulih Hartono Hamid: Program yang Dirasakan Masyarakat

“Secara logika ekonomi, harga tanah seharusnya meningkat. Kenapa justru turun? Kami ingin penjelasan resmi terkait selisih nilai ini,” ujarnya.

Menurut Suharta, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan potensi kerugian saat pembebasan lahan berlangsung.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada DPRD atas pernyataannya di media sebelumnya yang sempat menyinggung lembaga legislatif.

 “Tidak ada niat mendiskreditkan siapa pun. Semua ucapan itu spontan. Kami memohon maaf dengan tulus, Dewan sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya” tambahnya.

Suharta turut menyinggung status pembangunan wilayah mereka dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Jika wilayah kami tidak termasuk prioritas, kami berharap RTRW dapat direvisi. Lokasi kami berada di jalur strategis lintas kota,” jelasnya.

BACA JUGA:Tingkatkan Kompetensi Jurnalis di Indonesia, Dewan Pers Apresiasi BRI Fellowship Journalism 2025

BACA JUGA:Anggota Dewan Belum Ajukan Cuti: Ikut Kampanye Akbar

RDP berjalan kondusif dan membuka ruang dialog antara warga dan legislatif. DPRD berjanji mengawal pembebasan lahan untuk masuk prioritas pembangunan tahun 2026, sambil mengawasi transparansi penilaian tanah oleh KJPP.(*)