Kepemimpinan Perempuan Perkuat Birokrasi Nasional

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Perempuan tidak lagi hanya menjadi pelengkap dalam ruang birokrasi. Kehadiran mereka kini terbukti memberi dampak signifikan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, patuh aturan, serta berorientasi pada empati dan keadilan sosial.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam birokrasi bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern.

Menurut Rini Widyantini, sejumlah riset menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan perempuan identik dengan kemampuan membangun kolaborasi, mendorong komunikasi yang sehat, serta memperhatikan keseimbangan antara kinerja organisasi dan kesejahteraan sumber daya manusia. 

Hal ini terlihat dari banyaknya kebijakan progresif yang lahir di lingkungan organisasi yang memberi ruang bagi pemimpin perempuan — mulai dari penerapan work–life balance, kerja fleksibel, hingga cuti orang tua yang lebih manusiawi, termasuk bagi ayah. 

BACA JUGA:Pertamina Drilling Luncurkan ICESS, Gebrakan Teknologi CCS/CCUS untuk Transisi Energi Nasional

BACA JUGA:Siswa SMA Negeri 8 Prabumulih Raih Beragam Prestasi di Tingkat Kota dan Nasional

Tak hanya itu, kepekaan perempuan terhadap kebutuhan sosial juga mendorong lahirnya fasilitas yang lebih ramah keluarga, seperti ruang laktasi dan pusat penitipan anak (daycare) di kantor pemerintahan.

“Pemimpin perempuan cenderung membangun ruang kerja yang aman bagi setiap individu. Mereka menumbuhkan rasa saling percaya, mendorong empati, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif,” ujar Menteri Rini saat menjadi narasumber dalam Sekolah Kepemimpinan Kartini (Kalis) di Sekolah Garuda Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, Bogor, Sabtu (18/10/2025).

Rini mengungkapkan bahwa dari total lebih dari 5,2 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, 57 persen atau hampir 3 juta orang adalah perempuan. Ini merupakan tren positif dalam representasi perempuan di sektor pelayanan publik. Namun, jumlah tersebut belum diikuti dengan peningkatan peran perempuan di jabatan strategis.

“Sayangnya, jumlah perempuan di level pengambilan keputusan masih rendah. Hanya 17 persen yang menduduki jabatan pimpinan tinggi,” ungkap Rini. Ketimpangan ini menunjukkan masih adanya hambatan struktural dalam birokrasi, baik secara budaya maupun sistem karier.

BACA JUGA:6 Proyek Strategis Nasional Prabowo di Sektor Teknologi: Dari Satelit hingga Palapa Ring

BACA JUGA:Wakili Sumsel, Kader Posyandu Desa Pangkul Dinilai Tingkat Nasional: Berharap jadi Kado Manis HUT Prabumulih

Untuk mempercepat penguatan perempuan dalam birokrasi, Rini menawarkan empat langkah utama:

Penguatan kebijakan yang berpihak melalui regulasi yang mendukung kesetaraan gender.