21.400 Sumur Minyak di Sumsel Terdata, Pemerintah Siapkan Skema Legal

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Kamis , 04 Sep 2025 - 21:30

21.400 Sumur Minyak di Sumsel Terdata, Pemerintah Siapkan Skema Legal Foto: Kementerian ESDM--

Harapannya, aturan tersebut akan menjadikan sumur rakyat tidak sekadar catatan statistik, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional.

Respons Daerah: Muba Jadi Episentrum

Pasca terbitnya Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang legalisasi pengeboran sumur rakyat, Pemkab Musi Banyuasin langsung tancap gas. Bupati Muba HM Toha menegaskan komitmennya. “Sekarang saya bicara sebagai kepala daerah, bukan pelaku usaha minyak. Saya pastikan regulasi ini untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Pemkab Muba bahkan sudah dua kali melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM. Dari hasil inventarisasi, lebih dari 20 ribu sumur rakyat di wilayah tersebut telah dilaporkan resmi. Toha menilai, aturan ini menjadi momentum kebersamaan dengan sekitar 200 ribu warga yang bergantung pada aktivitas sumur rakyat.

BUMD Petro Muba disebut paling siap mengambil alih pengelolaan karena telah melengkapi syarat administrasi. Sementara koperasi dan UMKM juga diberi kesempatan, meski sebagian besar masih perlu melengkapi persyaratan. “Pintu terbuka lebar, silakan ajukan,” imbuh Toha.

Kapolres Muba, AKBP God Parlasro Sinaga, juga menegaskan dukungan penuh. “Kami siap mengawal implementasi regulasi ini dari sisi penegakan hukum,” katanya.

Skema Kerja Sama dengan KKKS

Direktur Utama PT Petro Muba, Khadafi SE, menjelaskan bahwa kerja sama pengelolaan sumur rakyat akan melibatkan BUMD, koperasi, maupun UMKM bersama kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Masa transisi pengelolaan dibatasi maksimal empat tahun.

“Semua pengelola bertanggung jawab terhadap aspek K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta lingkungan. Hasil minyak wajib dijual ke Pertamina sesuai ketentuan,” ujarnya.

Model ini juga disambut positif oleh Wakil Bupati Musi Rawas, H Suprayitno. Ia menilai legalisasi dapat meningkatkan produksi minyak nasional sekaligus memberdayakan masyarakat. “Teknisnya nanti melalui koperasi. Hasil minyak wajib dijual ke KKKS seperti Pertamina,” ungkapnya.

Dukungan dari Kabupaten Lain

21.400 sumur minyak di sumsel terdata, pemerintah siapkan skema legal                            palembang, koranprabumulihpos.com – potensi minyak dan gas bumi (migas) di sumatera selatan (sumsel) kembali mencuri perhatian. 
tercatat, sedikitnya 21.400 sumur minyak telah diinventarisasi dan dilaporkan ke kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm). 
angka fantastis ini menegaskan bahwa bumi sriwijaya masih menyimpan kekayaan energi yang sangat besar. sayangnya, mayoritas sumur tersebut belum dikelola secara optimal sehingga banyak potensi pendapatan negara yang terbuang percuma.
kepala dinas esdm provinsi sumsel, hendriansyah st msi, melalui kepala seksi migas, haitami hakim pulungan st, menjelaskan ribuan sumur tersebut tersebar di enam kabupaten. “ada yang dikelola resmi, ada pula yang dioperasikan langsung oleh masyarakat,” katanya.
baca juga:peduli pendidikan, pertamina drilling bangun sanitasi - perbaiki kelas madrasah ibtidaiyah (mi) miftahul ulum
baca juga:terobosan batch drilling, pertamina ep pacu produksi minyak dan gas di benuang
data mencatat, kabupaten musi banyuasin (muba) mendominasi dengan 20.449 titik sumur minyak, disusul musi rawas (566 sumur), pali (165 sumur), muara enim (71 sumur), banyuasin (67 sumur), dan muratara (32 sumur).
produksi belum stabil
meski jumlahnya melimpah, potensi produksi minyak dari sumur rakyat belum bisa dihitung secara pasti. berdasarkan catatan polda sumsel, satu sumur rakyat rata-rata menghasilkan 2–3 barel per hari. namun produktivitasnya sangat fluktuatif karena sumur tidak selalu beroperasi setiap hari. “ada kalanya hanya keluar satu barel, lalu berhenti beberapa hari,” jelas haitami.
kondisi tersebut menjadi tantangan serius. di satu sisi, keberadaan sumur rakyat berpotensi menambah pasokan energi nasional. namun di sisi lain, tanpa standar teknis yang jelas, hasilnya sulit dimonitor, bahkan menimbulkan risiko keselamatan dan lingkungan.
regulasi baru disiapkan
baca juga:36 pemuda riau jalani vokasi migas di idtc pertamina drilling
baca juga:49 putra papua kantongi sertifikat migas, pertamina drilling dorong sdm lokal naik kelas
untuk menjawab tantangan itu, pemerintah tengah menyiapkan aturan turunan terkait pengelolaan sumur rakyat. haitami menegaskan, peraturan menteri (permen) esdm sudah masuk tahap finalisasi. “sejak agustus lalu, 21.400 sumur sudah diusulkan ke kementerian. targetnya, akhir 2025 regulasi ini bisa tuntas,” ujarnya.
harapannya, aturan tersebut akan menjadikan sumur rakyat tidak sekadar catatan statistik, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional.
respons daerah: muba jadi episentrum
pasca terbitnya permen esdm nomor 14 tahun 2025 tentang legalisasi pengeboran sumur rakyat, pemkab musi banyuasin langsung tancap gas. bupati muba hm toha menegaskan komitmennya. “sekarang saya bicara sebagai kepala daerah, bukan pelaku usaha minyak. saya pastikan regulasi ini untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
pemkab muba bahkan sudah dua kali melakukan koordinasi dengan kementerian esdm. dari hasil inventarisasi, lebih dari 20 ribu sumur rakyat di wilayah tersebut telah dilaporkan resmi. toha menilai, aturan ini menjadi momentum kebersamaan dengan sekitar 200 ribu warga yang bergantung pada aktivitas sumur rakyat.
baca juga:komisaris pertamina kunjungi rig pdsi di indramayu: tekankan keselamatan, lingkungan, dan keberlanjutan energi
baca juga:pertamina drilling raih tiga penghargaan di best human capital awards 2025
bumd petro muba disebut paling siap mengambil alih pengelolaan karena telah melengkapi syarat administrasi. sementara koperasi dan umkm juga diberi kesempatan, meski sebagian besar masih perlu melengkapi persyaratan. “pintu terbuka lebar, silakan ajukan,” imbuh toha.
kapolres muba, akbp god parlasro sinaga, juga menegaskan dukungan penuh. “kami siap mengawal implementasi regulasi ini dari sisi penegakan hukum,” katanya.
skema kerja sama dengan kkks
direktur utama pt petro muba, khadafi se, menjelaskan bahwa kerja sama pengelolaan sumur rakyat akan melibatkan bumd, koperasi, maupun umkm bersama kontraktor kontrak kerja sama (kkks). masa transisi pengelolaan dibatasi maksimal empat tahun.
“semua pengelola bertanggung jawab terhadap aspek k3 (keselamatan dan kesehatan kerja) serta lingkungan. hasil minyak wajib dijual ke pertamina sesuai ketentuan,” ujarnya.
baca juga:pertamina drilling toreh sejarah, debut pertaguar: kemandirian teknologi migas indonesia!
baca juga:eksplorasi sbkd-01 gunakan rig pdsi#43.3, pertamina drilling temukan cadangan gas baru di nunukan
model ini juga disambut positif oleh wakil bupati musi rawas, h suprayitno. ia menilai legalisasi dapat meningkatkan produksi minyak nasional sekaligus memberdayakan masyarakat. “teknisnya nanti melalui koperasi. hasil minyak wajib dijual ke kkks seperti pertamina,” ungkapnya.
dukungan dari kabupaten lain
pemkab muara enim pun menyatakan kesiapan mendukung pengelolaan 71 sumur tua yang ada di wilayahnya. menurut kepala bagian perekonomian dan sda setda muara enim, andi hartono se, pihak yang berminat bisa mengajukan permohonan kerja sama kepada kkks untuk diverifikasi kelayakannya.
“pemkab hanya sebatas mengusulkan. penunjukkan pengelola ada di tangan gubernur,” ujarnya.
harapan pemerintah pusat
wakil menteri esdm, yuliot tanjung, menyebut sumsel kemungkinan besar akan menjadi provinsi pertama yang meneken kontrak penjualan minyak rakyat dengan pertamina. secara nasional, pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 33 ribu sumur rakyat.
baca juga:eksplorasi sbkd-01 gunakan rig pdsi#43.3, pertamina drilling temukan cadangan gas baru di nunukan
baca juga:53 rig aktif, pertamina drilling garda energi nasional
“tidak semua harus siap sekaligus. kerja sama dilakukan bertahap, mengikuti kesiapan daerah dan pengelola,” jelasnya.
diperkirakan, dari 30 ribu sumur rakyat dapat dihasilkan 90 ribu barel minyak per hari. jumlah ini cukup signifikan untuk mendukung target lifting minyak dalam apbn sebesar 605 ribu barel per hari.
menteri esdm bahlil lahadalia menambahkan, pertamina siap menjadi pembeli utama minyak rakyat dengan harga 70–80 persen dari indonesian crude price (icp). “ke depan, produksi dari sumur rakyat akan dihitung sebagai lifting resmi kkks,” ungkapnya.
kepala skk migas, djoko siswanto, bahkan memperkirakan potensi lifting bisa tembus 100 ribu barel per hari jika seluruh provinsi penghasil sumur rakyat ikut bergabung.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 5 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan