Sejarah Kemerdekaan Indonesia dan Kebijakan Presiden Sepanjang Masa

Siswa MTs N 1 Prabumulih juara 3 Lomba Gerak Jalan dalam rangka menyemarakkan HUT RI ke-80 --
BACA JUGA:MTs Negeri 1 Prabumulih Komitmen Tegakkan Pendidikan Berkualitas dan Berkarakter
Era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memperkuat pendidikan berbasis pluralisme. Kebijakan membuka kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa diskriminasi agama turut mempengaruhi kurikulum pendidikan moral dan kewarganegaraan.
Presiden Megawati Soekarnoputri meningkatkan anggaran pendidikan dan memulai program pemberian beasiswa BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tahap awal. Di masa ini, konsep desentralisasi pendidikan mulai berjalan, memberi wewenang lebih kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sekolah.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengesahkan amanat UUD untuk mengalokasikan 20% anggaran negara untuk pendidikan. Ia meluncurkan program BOS secara nasional, beasiswa Bidikmisi untuk mahasiswa kurang mampu, serta mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan program BOS dan Bidikmisi (kini KIP Kuliah), memperluas wajib belajar menjadi 12 tahun, serta fokus pada revitalisasi pendidikan vokasi. Digitalisasi pembelajaran melalui platform Merdeka Belajar dan peningkatan kualitas guru melalui program Guru Penggerak menjadi ciri khas kebijakan pendidikannya.
BACA JUGA:BGN Dorong Pendidikan Gizi Masuk Kurikulum Sekolah, Cetak Generasi Sehat dan Cerdas
BACA JUGA: Pembagian Seragam Gratis Tahap 2 di SDN 56 Prabumulih, Siswa Kelas Atas Baru Terima 1 Setel
Perjalanan pendidikan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah kemerdekaan. Dari masa perjuangan hingga era digital saat ini, kebijakan presiden berperan membentuk sistem pendidikan yang semakin inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.
Dengan semangat kemerdekaan, dunia pendidikan diharapkan terus melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat global.
Dalam rangka menyambut HUT ke-80 RI pada tanggal 6–7 Agustus 2025, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempersembahkan serangkaian "kado" istimewa bagi para tenaga pendidikan.
Tiga program utama yang diluncurkan adalah: (1) insentif bagi guru non-ASN, (2) Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pendidik nonformal seperti PAUD, dan (3) affirmative bantuan kualifikasi akademik S-1/D-4 bagi guru PAUD dan SD.
BACA JUGA:MTs Negeri 1 Prabumulih Komitmen Tegakkan Pendidikan Berkualitas dan Berkarakter
BACA JUGA:Bocoran POCO M7 Plus: Snapdragon 6s Gen 3, Kamera 50MP, dan Fast Charging 33W
Peluncuran resmi berlangsung di Jakarta pada 6 Agustus 2025 dan menekankan komitmen negara untuk memperbaiki kesejahteraan guru sekaligus kualitas pendidikan nasional.