Pemkot Prabumulih Instruksikan OPD Awasi ASN dari Judi Online, Langgar Siap Disanksi!

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Selasa , 29 Jul 2025 - 15:35

Pemkot Prabumulih Instruksikan OPD Awasi ASN dari Judi Online, Langgar Siap Disanksi!--

pemkot prabumulih instruksikan opd awasi asn dari judi online, langgar siap disanksi!                            prabumulih, koranprabumulihpos.com - aparatur sipil negara (asn) yang terlibat judi online (judol) di lingkungan pemerintah kota (pemkot) prabumulih siap- siap diberi sanksi. 
hal ini menyusul sudah dikeluarkannya surat edaran dari walikota prabumulih h arlan tentang larangan judi online. 
terkait larangan ini, wakil walikota prabumulih franky nasril skom kembali menegaskan kepada kepala organisasi perangkat daerah (opd) atau kepala dinas, untuk mengawasi anak buahnya masing-masing. 
"kepada opd masing-masing, kami minta kepada tolong dijago, tolong dilihat. kalau memang ada asn ini yang terindikasi ikut judi online atau melakukan judi online, tolong ditindak tegas," kata franky nasril menambahkan larangan tersebut merupakan arahan langsung dari walikota prabumulih h arlan. 
baca juga:tegas, pemkot prabumulih larang asn & non-asn main judi online: wako terbitkan edaran!
baca juga:ajak kerja nyata, kepala disnaker prabumulih imbau pencaker jauhi judi online! 
disampaikan franky, asn harus menjaga marwahnya dengan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. 
"disinilah kita jaga marwah kita sebagai asn, jadi kalau memang ada terlibat tindak tegas," lanjutnya. 
sebelumnya, pemerintah kota prabumulih menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik judi online yang kian meresahkan. 
melalui penerbitan surat edaran nomor: 100.3.4.3/182/diskominfo/2025, wali kota prabumulih, h. arlan, menegaskan larangan total terhadap segala bentuk keterlibatan aparatur sipil negara (asn) maupun pegawai non-asn dalam aktivitas perjudian daring.
baca juga:judi online masih menggurita, pemerintah blokir 34.321 konten dalam sepekan! qris umkm jadi modus baru
baca juga:demi judi online, proyek bodong arda seret sahabat ke lubang tipu
kebijakan ini dikeluarkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. judi online dinilai tidak hanya merusak etika dan moral, tetapi juga menurunkan semangat kerja serta kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
surat edaran tersebut memuat lima poin penting yang menjadi pedoman bagi seluruh kepala organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemkot prabumulih:
ciptakan lingkungan kerja bebas judi online: kepala opd wajib membentuk suasana kerja yang positif dan terbebas dari pengaruh buruk praktik perjudian daring.
tingkatkan pengawasan terhadap aplikasi judi; seluruh asn dan pegawai non-asn dilarang keras untuk mengunduh, mengakses, ataupun menyimpan aplikasi yang terkait judi online.
baca juga:lindungi dunia maya, kemkomdigi sikat 1,3 juta konten judi online
baca juga:5 bulan menjabat, meutya hafid blokir 6 juta konten judi online & luncurkan mudikpedia 2025
“bila ditemukan, aplikasi wajib dihapus, dan pelaku akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku,” ujar wali kota arlan tegas.
selanjutnya, etika digital dan penggunaan gadget yang bijak  pegawai diingatkan agar menggunakan media sosial secara bijaksana dan tidak menyebarkan konten terkait perjudian. hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 27 ayat (2) uu ite.
sanksi tegas bagi pelanggar: setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan ditindak tegas sesuai dengan hukum dan peraturan disiplin asn.
tanggung jawab kepala opd dalam pengawasan : para pimpinan perangkat daerah diwajibkan menyosialisasikan isi surat edaran ini secara menyeluruh, melakukan pemantauan rutin, dan memastikan seluruh aturan dijalankan dengan konsisten.
wali kota arlan menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar imbauan biasa, melainkan langkah nyata dalam menjaga profesionalisme di lingkungan pemerintahan.
baca juga:korupsi di bank bengkulu: pegawai gelapkan rp6 miliar untuk judi online
baca juga:mui: tayangan ramadhan 2025 harus ramah anak dan cegah bahaya judi online
“kami akan bertindak tegas terhadap siapapun yang melanggar, demi membentuk birokrasi yang bersih, berwibawa, dan dipercaya publik,” ujarnya.
melalui langkah ini, pemerintah kota prabumulih berharap dapat menjadi pelopor dalam memerangi judi online di kalangan asn dan aparatur pemerintah. harapannya, kebijakan ini dapat diadopsi oleh daerah lain sebagai upaya kolektif untuk menyelamatkan etika kerja aparatur dari pengaruh destruktif judi daring.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 30 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan