Kadinkes Sebut Tim RS Melanggar UU Kesehatan Terkait Penolakan Anak Wali Kota Prabumulih di RS Swasta

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Minggu , 27 Jul 2025 - 22:54

Kadinkes Sebut Tim RS Melanggar UU Kesehatan Terkait Penolakan Anak Wali Kota Prabumulih di RS Swasta--

“Saya tanya, kenapa tidak dilihat dulu? Mestinya dokter keluar dulu untuk periksa, apalagi ini kasus darurat, bukan harus tunggu masuk kamar operasi,” ucapnya dengan nada kecewa.

Djoko juga mengingatkan bagaimana perasaan para petugas medis jika kejadian serupa menimpa keluarga mereka.

“Kalau anak sendiri yang terluka dan berdarah terus, pasti cemas juga. Kepala ini nyawa kita,” tandasnya.

Kadinkes menegaskan kepada seluruh rumah sakit dan tenaga medis di Prabumulih untuk tidak pernah menolak pasien, baik warga setempat maupun dari luar kota, meskipun pasien tidak memiliki BPJS.

“Prabumulih punya Jaminan Kota yang sudah dianggarkan. Tolong jangan ada penolakan lagi, pemerintah ingin semua warga merasakan pelayanan kesehatan yang layak,” kata Djoko.

Djoko juga mencontohkan, saat kejadian tersebut, ada seorang ibu hamil yang akhirnya tetap mendapat ruangan dan pelayanan setelah diurus.

“Kalau pasien BPJS kelas 1, sesuai aturan bisa naik satu tingkat kalau dibutuhkan, dan itu jangan dihambat,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa visi Wali Kota H Arlan dan juga Presiden adalah memastikan pelayanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat, terutama yang kurang mampu.

“Ini jadi pengingat bagi kita semua, kesehatan adalah hak semua orang, tidak boleh dipersulit,” pungkas Djoko.

Diberitakan sebelumnya, insiden ini terjadi Kamis malam (24/7/2025). Anak Wali Kota mengalami luka cukup serius di kepala dan mengalami pendarahan.

kadinkes sebut tim rs melanggar uu kesehatan terkait penolakan anak wali kota prabumulih di rs swasta                            prabumulih, koranprabumulihpos.com – kasus dugaan penolakan penanganan medis terhadap anak wali kota prabumulih, h arlan, di rumah sakit swasta terus menjadi sorotan publik.
pelaksana tugas (plt) kepala dinas kesehatan (kadinkes) kota prabumulih, djoko sulistyo skm msi, mengungkap hasil investigasi yang menegaskan bahwa tim medis rumah sakit tersebut memang melakukan penolakan pelayanan, meskipun pasien berada dalam kondisi darurat.
“perlu diluruskan, ini jelas penolakan. tim medis menyarankan tindakan medis baru dilakukan keesokan paginya, padahal kondisi pasien sudah emergensi,” tegas djoko kepada wartawan, minggu (27/7/2025).
djoko menegaskan, tindakan tim medis rs tersebut melanggar ketentuan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan, yang menyebutkan petugas kesehatan tidak boleh menunda pelayanan terhadap pasien dalam kondisi darurat.
baca juga:anak walikota prabumulih diabaikan rs swasta, warga - netizen: begitulah realitanya!
baca juga:dinkes prabumulih terapkan ilp: langkah baru optimalisasi layanan kesehatan di puskesmas dan pustu
“seharusnya langsung dijahit atau dihentikan pendarahannya, karena luka di kepala termasuk situasi darurat,” jelasnya.
djoko menambahkan, kapasitas rumah sakit sudah memadai, termasuk alat, benang jahit, dan tim medis yang tersedia. namun, penanganan tetap dihambat.
“apalagi beliau (wali kota) datang sebagai pasien umum, bukan minta perlakuan khusus,” sambungnya.
kadinkes menegaskan pihaknya sudah membuat laporan lengkap dan dokumen visitasi sebagai dasar pemberian sanksi. kemungkinan sanksi bisa berupa pemberhentian oknum tenaga medis yang terlibat dalam penolakan.
baca juga:sweeping ke sekolah - rumah, dinkes prabumulih pastikan pemberian pin polio tak ada yang terlewatkan 
baca juga:dinkes prabumulih siapkan 365 pos pelayanan, pelaksanaan pin polio 23 juli : sasaran usia 0 hingga 7 tahun 
“nanti pihak manajemen rumah sakit yang memutuskan, karena ini bukan kesalahan seluruh rumah sakit, tapi ada oknum yang menghambat pelayanan,” ujar djoko.
lebih mengejutkan, menurut djoko, saat itu sebenarnya dokter spesialis berada di rumah sakit, tetapi memilih tidak keluar untuk memeriksa kondisi pasien, meski tahu bahwa yang datang adalah anak wali kota.
“saya tanya, kenapa tidak dilihat dulu? mestinya dokter keluar dulu untuk periksa, apalagi ini kasus darurat, bukan harus tunggu masuk kamar operasi,” ucapnya dengan nada kecewa.
djoko juga mengingatkan bagaimana perasaan para petugas medis jika kejadian serupa menimpa keluarga mereka.
baca juga:dinkes prabumulih awasi apotek, 41 kantongi sia dan sipa 
baca juga:kades dan camat rkt cek lahan, bibit sawit bantuan walikota cak arlan sudah ditanam
“kalau anak sendiri yang terluka dan berdarah terus, pasti cemas juga. kepala ini nyawa kita,” tandasnya.
kadinkes menegaskan kepada seluruh rumah sakit dan tenaga medis di prabumulih untuk tidak pernah menolak pasien, baik warga setempat maupun dari luar kota, meskipun pasien tidak memiliki bpjs.
“prabumulih punya jaminan kota yang sudah dianggarkan. tolong jangan ada penolakan lagi, pemerintah ingin semua warga merasakan pelayanan kesehatan yang layak,” kata djoko.
djoko juga mencontohkan, saat kejadian tersebut, ada seorang ibu hamil yang akhirnya tetap mendapat ruangan dan pelayanan setelah diurus.
baca juga:wako cak arlan minta dokter dan tenaga kesehatan rsud prabumulih tingkatkan mutu layanan kesehatan
baca juga:cetak quintrick, wali kota prabumulih cak arlan jadi bintang kemenangan 11-3 lawan tim kades!
“kalau pasien bpjs kelas 1, sesuai aturan bisa naik satu tingkat kalau dibutuhkan, dan itu jangan dihambat,” terangnya.
ia menegaskan bahwa visi wali kota h arlan dan juga presiden adalah memastikan pelayanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat, terutama yang kurang mampu.
“ini jadi pengingat bagi kita semua, kesehatan adalah hak semua orang, tidak boleh dipersulit,” pungkas djoko.
diberitakan sebelumnya, insiden ini terjadi kamis malam (24/7/2025). anak wali kota mengalami luka cukup serius di kepala dan mengalami pendarahan.
baca juga:tinjau jalan rusak, cak arlan jadi sopir deru: minta pertamina segera lakukan perbaikan
baca juga:hasil seleksi pppk tahap ii prabumulih belum diumumkan, cak arlan: tunggu dulu
namun, ketika dibawa ke rs ar bunda, penanganan medis diduga ditunda hingga keesokan hari. walikota yang datang tanpa ajudan hanya bersama istrinya pun kecewa dan memindahkan anaknya ke rumah sakit lain, yang akhirnya langsung menangani hingga harus menjalani 12 jahitan.
kasus ini kini viral dan menjadi perhatian masyarakat, memicu evaluasi serius terhadap pelayanan medis darurat di kota prabumulih.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 28 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan