Giri Ramanda Buka Fakta di Balik Pemekaran Gelumbang: Hanya 30% Daerah Siap Mandiri!

Reporter: Dina M |

Editor: Ros Suhendra |

Kamis , 19 Jun 2025 - 14:36

Giri Ramanda Buka Fakta di Balik Pemekaran Gelumbang: Hanya 30% Daerah Siap Mandiri!--Foto: ig giri ramanda

MUARA ENIM, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Isu pemekaran Kecamatan Gelumbang menjadi kabupaten sendiri kembali mencuat ke permukaan.

Dalam kunjungan resesnya ke Kabupaten Muara Enim pada Rabu (18/6/2025), Anggota Komisi II DPR RI, Dr. HM Giri Ramanda N Kiemas, mengupas tuntas persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut.

Didampingi Bupati Muara Enim H. Edison, Wakil Bupati Hj. Sumarni, dan Ketua DPRD Muara Enim Deddy Arianto, serta jajaran kepala OPD dan camat, Giri disambut hangat di lokasi kunjungan.

Dalam forum yang berlangsung di tengah suasana penuh antusias, Giri menyampaikan bahwa pemekaran wilayah masih terkendala secara teknis dan administratif.

Pemekaran Terkendala RPP dan Afirmasi Presiden

Menurut Giri, saat ini Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan intensif bersama Kementerian Dalam Negeri terkait pembukaan kembali moratorium daerah otonomi baru (DOB).

Namun, masih terdapat kendala teknis pada penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai landasan hukum pembukaan pemekaran wilayah.

"Proses ini tidak semata-mata keputusan politik. Setelah RPP rampung, pemekaran hanya bisa dilakukan bila ada afirmasi langsung dari Presiden," ujar Giri menegaskan.

Tidak Semua Daerah Siap Mandiri

Lebih lanjut, Giri mengingatkan bahwa pemerintah pusat kini sangat berhati-hati dalam mengizinkan pemekaran. Pasalnya, hanya sekitar 30 persen dari kabupaten/kota yang ada saat ini yang dinilai memiliki kemandirian fiskal.

giri ramanda buka fakta di balik pemekaran gelumbang: hanya 30% daerah siap mandiri!                            muara enim, koranprabumulihpos.com – isu pemekaran kecamatan gelumbang menjadi kabupaten sendiri kembali mencuat ke permukaan. 
dalam kunjungan resesnya ke kabupaten muara enim pada rabu (18/6/2025), anggota komisi ii dpr ri, dr. hm giri ramanda n kiemas, mengupas tuntas persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut.
didampingi bupati muara enim h. edison, wakil bupati hj. sumarni, dan ketua dprd muara enim deddy arianto, serta jajaran kepala opd dan camat, giri disambut hangat di lokasi kunjungan. 
dalam forum yang berlangsung di tengah suasana penuh antusias, giri menyampaikan bahwa pemekaran wilayah masih terkendala secara teknis dan administratif.
baca juga:ketua ipsi prabumulih harapkan penyelesaian polemik internal koni
baca juga:dppkb, pmi dan rsud bari palembang berkolaborasi memberikan pelayanan gratis
pemekaran terkendala rpp dan afirmasi presiden
menurut giri, saat ini komisi ii dpr ri telah melakukan pembahasan intensif bersama kementerian dalam negeri terkait pembukaan kembali moratorium daerah otonomi baru (dob). 
namun, masih terdapat kendala teknis pada penyusunan rancangan peraturan pemerintah (rpp) sebagai landasan hukum pembukaan pemekaran wilayah.
"proses ini tidak semata-mata keputusan politik. setelah rpp rampung, pemekaran hanya bisa dilakukan bila ada afirmasi langsung dari presiden," ujar giri menegaskan.
tidak semua daerah siap mandiri
lebih lanjut, giri mengingatkan bahwa pemerintah pusat kini sangat berhati-hati dalam mengizinkan pemekaran. pasalnya, hanya sekitar 30 persen dari kabupaten/kota yang ada saat ini yang dinilai memiliki kemandirian fiskal.
baca juga:belanja makan rp800 juta, dinas di banyuasin kembali disorot! ini tanggapan pemda
baca juga:heboh! opd banyuasin alokasikan dana setengah miliar untuk konsumsi
“kalau hanya menambah beban anggaran dan tidak membawa dampak pembangunan nyata bagi masyarakat, tentu itu bukan pemekaran yang ideal,” tegasnya. 
ia menambahkan, jangan sampai dana daerah baru hanya habis untuk membayar gaji asn dan biaya operasional, tanpa alokasi nyata untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
gelumbang harus siap secara menyeluruh
untuk itu, giri mendorong agar kecamatan gelumbang segera mempersiapkan diri secara menyeluruh—mulai dari tata kelola pemerintahan, sdm, hingga kesiapan infrastruktur. 
tujuannya agar ketika "pintu" pemekaran dibuka oleh pemerintah pusat, gelumbang sudah benar-benar layak dan siap menjadi kabupaten baru yang mandiri.
baca juga:jalan rusak 19 tahun, warga banyuasin: “kami juga butuh perhatian!
baca juga:bpk temukan asn banyuasin terima honor, padahal sudah dapat tpp
“kita ingin gelumbang masuk dalam daftar daerah yang siap berdiri tegak, bukan hanya berharap-harap cemas. siapkan semuanya dari sekarang,” pesan giri dengan penuh semangat.
bupati muara enim sambut positif dorongan pemekaran
sementara itu, bupati muara enim, h. edison, menyambut baik kedatangan giri ramanda yang juga merupakan putra asli daerah dari desa tanjung raman. ia menyampaikan harapan besar agar aspirasi pemekaran gelumbang dapat diperjuangkan di tingkat pusat.
“kami sangat mengapresiasi kehadiran pak giri. melalui forum reses ini, kami berharap segala masukan dan aspirasi dari masyarakat muara enim dapat dibawa ke senayan,” ucap edison.
ia menambahkan, pemekaran wilayah diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan mempercepat layanan publik, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 19 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan