Belanja Makan Rp800 Juta, Dinas di Banyuasin kembali Disorot! Ini Tanggapan Pemda

KORANPRABUMULIHPOS.COM - Isu pengelolaan anggaran daerah kembali mencuat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Kali ini, sorotan tertuju pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) yang diketahui mengalokasikan dana mencapai Rp800 juta untuk kebutuhan konsumsi internal selama tahun 2025.

Dana tersebut tersebar dalam berbagai kegiatan seperti sosialisasi, penyuluhan, konseling, hingga pembinaan yang rutin dilakukan sepanjang tahun.

Salah satu alokasi paling mencolok adalah pada program penggerakan Kampung KB, yang menyerap anggaran konsumsi hingga Rp452 juta.

BACA JUGA:Pemkot Prabumulih Gelar Musrenbang RPJMD 2025–2029: Menuju Prabumulih Makmur dan Sejahtera

BACA JUGA:Heboh! OPD Banyuasin Alokasikan Dana Setengah Miliar untuk Konsumsi

Tak hanya itu, pos belanja makan dan minum juga ditemukan dalam kegiatan konseling Satyagatra, pelayanan pemasangan alat kontrasepsi (implant), serta pembinaan lini lapangan.

Kondisi ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Ketua Lembaga Evaluasi dan Monitoring Anggaran Negara (LEMAN), Salim, menyampaikan keprihatinannya terhadap besarnya anggaran konsumsi yang dinilai berpotensi tidak efisien.

“Pemerintah daerah seharusnya lebih selektif. Kami khawatir ini justru mengarah pada pemborosan anggaran tanpa dampak signifikan bagi masyarakat,” ujarnya, Senin (9/6).

Salim juga menekankan pentingnya memprioritaskan sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, apalagi di tengah dorongan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran secara nasional.

BACA JUGA:Mendagri Buka Keran Kegiatan Pemda di Hotel, Industri Perhotelan Sumsel Bangkit dari Keterpurukan

BACA JUGA:SPBU di Prabumulih Dijatuhi Sanksi, Pertamina Patra Niaga: Terbukti Langgar Aturan!

Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim, menjelaskan bahwa kegiatan dinas memang melibatkan ribuan kader dan penyuluh KB yang tersebar di seluruh kecamatan.

Menurutnya, kebutuhan konsumsi merupakan bagian wajar dalam pelaksanaan kegiatan intensif yang berlangsung selama berjam-jam, bahkan hingga ke wilayah terpencil.