Bukan Hanya Honorer, BKN Juga Menunggu PP Manajemen ASN

“Kami berharap BKN bersama dengan BPKP dapat melaksanakan verifikasi dan validasi Tenaga Non-ASN secara bertanggung-jawab, penuh dengan prinsip kehati-hatian dan tetap berpegang pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berlaku,” tegas Haryomo.

Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah, dalam laporannya menjelaskan bahwa saat ini BKN telah bergerak cepat dengan membentuk 11 tim koordinator guna memberikan masukan terhadap RPP Manajemen ASN tersebut.

Imas menyampaikan bahwa hasil pendataan jumlah non-ASN atau honorer yang disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ialah sejumlah 2.355.092, dengan total non-ASN yang lolos seleksi dan telah diangkat jadi ASN sebanyak 749.398 orang.

Sebagai langkah awal, BKN dan BPKP telah melakukan piloting verval data terhadap tenaga non-ASN atau honorr.

“Tujuan piloting ini adalah untuk mendapatkan data yang valid dan akuntabel yang selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan tawaran kebijakan terkait tenaga non-ASN,” kata Imas.

BKN Menunggu PP Manajemen ASN

Nah, ternyata BKN juga menunggu PP Manajemen ASN yang juga dinantikan jutaan honorer.

“Saat ini BKN masih menunggu Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen ASN,” kata Plt Kepala BKN Haryomo, dikutip dari keterangan resmi Humas BKN.

Lebih lanjut Haryomo menjelasakan, PP Manajemen ASN akan memperkuat eksistensi BKN ke depannya di mana BKN diberikan amanat untuk pengawasan sistem merit.

Haryomo mengatakan hal tersebut dalam acara Rapat Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023, Outlook Program dan Anggaran Tahun 2024, dan Diskusi Kelompok Terpumpun tentang Penyusunan Pohon Kinerja sebagai Pemenuhan Indikator Penilaian SAKIP BKN pada Kamis-Jumat (4-5/1/2024) di Le Meridien Hotel Jakarta. (jpnn.com)