Koperasi Merah Putih Jadi Tulang Punggung Ekonomi Desa, Sumsel Sudah 60 Persen Rampung

PALEMBANG, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) terus mempercepat pelaksanaan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025.

Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, menyampaikan bahwa saat ini progres pembentukan koperasi tersebut telah mencapai sekitar 60 persen.

“Untuk di Sumsel, pada prinsipnya, pembentukan koperasi ini sudah berjalan dan saat ini telah mencapai progres sebesar 60 persen,” kata Herman Deru saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah serta Sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 secara virtual bersama Mendagri Tito Karnavian dari Command Center Pemprov Sumsel, Senin, 19 Mei 2025.

Sebagai Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, Herman Deru menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan program tersebut.

BACA JUGA:Prabumulih Siap Wujudkan Koperasi Merah Putih di Tingkat Desa dan Kelurahan

BACA JUGA:Bukan Hibah, Tapi Solusi! Pemerintah Kucurkan Rp250 Triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih

“Langkah ini penting agar seluruh pihak di tingkat daerah memiliki persepsi dan semangat yang sama dalam menyukseskan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Rencananya, pada 27 Mei mendatang, seluruh kepala desa, camat, bupati, dan wali kota se-Sumsel akan dikumpulkan guna memperkuat koordinasi teknis di lapangan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa percepatan pembentukan koperasi merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto.

“Koperasi Merah Putih ini merupakan bagian dari visi besar Presiden. Pemerintah daerah yang tidak melaksanakan akan mendapat sanksi berupa teguran dari Mendagri maupun dari Gubernur sebagai Ketua Satgas,” tegas Tito.

BACA JUGA:Koperasi Merah Putih Siap Serap 1,6 Juta Tenaga Kerja di Seluruh Indonesia

BACA JUGA:Lurah Majasari Prabumulih Turun Langsung Sosialisasikan Koperasi Merah Putih ke Warga

Ia juga menambahkan bahwa setiap pemerintah daerah diminta untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD, khususnya dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT), agar proses pembentukan koperasi tidak terhambat secara pendanaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, turut menyampaikan bahwa koperasi ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk memperbaiki struktur ekonomi nasional mulai dari level desa.