Pemerintah Sediakan 30 Ribu Rumah Murah untuk Perawat dan Bidan

KORANPRABUMULIHPOS.COM - Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada tenaga kesehatan dengan menghadirkan program bantuan rumah bersubsidi. Program ini diumumkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan ditujukan bagi perawat, bidan, serta tenaga kesehatan masyarakat.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.

Menkes Budi menjelaskan bahwa program ini memiliki batasan penghasilan bagi penerimanya. Tenaga kesehatan yang masih lajang dapat mengajukan bantuan jika memiliki penghasilan maksimal Rp7 juta per bulan, sementara mereka yang sudah berkeluarga dapat mendaftar dengan batas penghasilan Rp8 juta per bulan.

"Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, sehingga mereka berhak mendapatkan hunian yang layak," ujar Menkes Budi dalam konferensi pers di Jakarta.

BACA JUGA:Sri Mulyani Rinci Anggaran Pangan 2025: Subsidi Pupuk, Sawah Baru, hingga Bantuan Sembako

BACA JUGA:Kunci Rumah Subsidi untuk Guru Diserahkan Serentak di 7 Kota, Pemerintah Siapkan 20.000 Unit

Sebagai wujud keseriusan, pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman yang melibatkan tiga lembaga, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Pusat Statistik (BPS).

 

Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan 30 ribu unit rumah bersubsidi yang akan didistribusikan dengan rincian berikut:

• 15 ribu unit diperuntukkan bagi perawat,
• 10 ribu unit untuk bidan,
• 5 ribu unit bagi tenaga kesehatan masyarakat.

BACA JUGA:Modus Baru! Gunakan Barcode Palsu, Dua Pria Timba Solar Subsidi Selama 3 Bulan

BACA JUGA:Timbun BBM Subsidi, Dua Warga Palembang Ditangkap di SPBU!

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa program ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo. Program ini juga mendapatkan dukungan dari Bappenas dan DPR guna memastikan implementasinya berjalan dengan optimal.

"Kolaborasi lintas sektor sangat penting agar tenaga kesehatan mendapatkan hunian yang layak," jelas Maruarar.

BPS akan melakukan pemutakhiran data untuk memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran.