Komisi II DPR Kawal Nasib ASN dan PPPK: Jangan Sampai Di-Ghosting Negara!

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Sabtu , 08 Mar 2025 - 20:20

Komisi II DPR Kawal Nasib ASN dan PPPK: Jangan Sampai Di-Ghosting Negara!--

komisi ii dpr kawal nasib asn dan pppk: jangan sampai di-ghosting negara!                            koranprabumulihpos.com - anggota komisi ii dpr ri dari sumatera selatan, dr. hm giri ramanda n kiemas se mm, menghadiri rapat kerja bersama menpan rb rini widyantini pada rabu (5/3). penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (casn) 2024 menimbulkan keresahan bagi mereka yang sudah dinyatakan lolos seleksi.
biasanya, pengangkatan cpns dilakukan pada maret setelah seluruh tahapan seleksi selesai. namun, kali ini, pemerintah menjadwalkan pengangkatan cpns pada oktober 2025 dan pppk pada maret 2026. rentang waktu yang cukup lama ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran.
menurut giri, sistem seleksi berbasis computer assisted test (cat) seharusnya menjamin transparansi dan akuntabilitas. namun, masih ada kasus peserta yang lolos tetapi belum juga mendapatkan kejelasan status pengangkatan mereka.
"kita butuh kepastian, keadilan, dan transparansi! jangan sampai alasan efisiensi anggaran membuat masa depan asn, baik cpns maupun pppk, menjadi tidak menentu," ujar giri dalam wawancara dengan sumatera ekspres pada jumat (7/3).
baca juga:pengangkatan pppk ditunda, phl prabumulih hanya pasrah tapi hati kecewa
baca juga:mafia tanah proyek tol palembang-jambi: kejari muba jebloskan tersangka pemalsu surat tanah
giri menyoroti kondisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) 2024 yang seharusnya tetap mendapatkan gaji meskipun pengangkatan mereka baru dijadwalkan pada maret 2026. tidak masuk akal jika tenaga honorer yang sudah lulus seleksi harus menunggu lebih dari setahun tanpa kejelasan penghasilan.
"mereka sudah bekerja keras dan lolos seleksi, tetapi tidak mendapatkan gaji selama lebih dari setahun," ujar giri yang juga menjabat sebagai ketua dpd pdi perjuangan sumsel.
dalam rapat komisi ii dpr ri bersama menpan rb, giri menekankan pentingnya pembayaran gaji bagi tenaga pppk yang telah lolos seleksi. jika dihitung, mereka sudah menunggu 15 bulan tanpa penghasilan tetap.
"tidak mungkin kita membiarkan mereka tanpa gaji selama 12 hingga 15 bulan. jika itu terjadi, berarti kita telah memperlakukan hampir 1 juta orang dengan sangat tidak adil," tambahnya.
baca juga:pemerintah dan dpr sepakat pengangkatan cpns - pppk diundur hingga 2026
baca juga:empat calon pppk formasi teknis di oku gugur, ini penyebabnya...
sebagai informasi, dalam rekrutmen casn 2024, sebanyak 1,2 juta pelamar dinyatakan lulus sesuai dengan jumlah formasi yang tersedia. dari jumlah tersebut, terdapat 248.970 formasi cpns untuk pelamar umum dan 1.017.111 formasi pppk bagi tenaga honorer.
giri meminta kemenpan rb untuk segera berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri (kemendagri) guna mencari solusi atas keterlambatan penggajian pppk 2024.
“kesejahteraan tenaga honorer dan pppk adalah tanggung jawab negara. pemerintah tidak boleh mengabaikan hak mereka,” tegasnya. komisi ii dpr ri berjanji akan terus mengawal persoalan ini agar tidak ada asn, baik cpns maupun pppk, yang haknya diabaikan.
giri juga berharap pemerintah lebih proaktif dalam menangani masalah ini agar tidak ada tenaga honorer yang merasa "di-ghosting" oleh negara. dengan adanya tekanan dari dpr dan desakan masyarakat, diharapkan pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan status dan kesejahteraan para asn yang telah dinyatakan lulus seleksi.
baca juga:330 pelamar seleksi pppk tahap ii di kota prabumulih dinyatakan tms
baca juga:23.339 peserta lolos seleksi administrasi pppk kemenag tahap 2, siap ujian kompetensi!
“keputusan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perekrutan asn dan memastikan setiap individu mendapatkan haknya secara adil,” imbuh giri.
menpan rb rini widyantini menanggapi kekhawatiran tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah telah menyusun program afirmasi bagi tenaga honorer. rini menegaskan bahwa sejak 2025, berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan hak-hak tenaga honorer tetap diperjuangkan, termasuk mereka yang berasal dari kategori honorer k2.
namun, rini juga mengakui adanya kendala dalam proses pengangkatan casn, terutama karena permintaan beberapa instansi pemerintah untuk menunda pengangkatan guna menyesuaikan dengan kebutuhan asn dalam pembangunan nasional.
“kami memastikan bahwa pengangkatan casn tahun 2026 akan terselesaikan sesuai rencana,” ujar rini.
baca juga:tenaga honorer non-database bkn berpeluang jadi pppk, ini skema terbarunya!
baca juga:gaji pppk paruh waktu bervariasi: mulai rp1 juta hingga rp2,6 juta
pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan ini tanpa memperpanjang ketidakpastian. rini menekankan bahwa pihaknya ingin memastikan proses perekrutan berjalan lancar dan tidak berlarut-larut agar pengangkatan dapat dilakukan tepat waktu.
dia juga meminta arahan dari komisi ii dpr ri agar proses ini bisa berjalan lebih efektif. namun, bagi casn, pppk, dan tenaga honorer k2, yang paling mereka harapkan adalah solusi konkret yang segera diimplementasikan.
bagi mereka, penundaan ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup mereka dan keluarga. sebagian besar telah menggantungkan harapan mereka pada status pppk yang diraih dengan usaha keras.
di media sosial, banyak casn dan pppk mengungkapkan harapan agar pemerintah membuat keputusan yang lebih berpihak pada kesejahteraan mereka. mereka juga mengapresiasi langkah dan sikap tegas hm giri ramanda n kiemas dalam memperjuangkan hak mereka sebagai asn di indonesia.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 9 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan