2025, Menteri Keuangan Pastikan THR dan Gaji Ke-13 ASN Cair

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Sabtu , 08 Feb 2025 - 19:45

Menteri Keuangan Pastikan THR dan Gaji Ke-13 ASN Cair--prabupos

2025, menteri keuangan pastikan thr dan gaji ke-13 asn cair                            jakarta, koranprabumulihpos.com - menteri keuangan, sri mulyani indrawati, menegaskan bahwa tunjangan hari raya (thr) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (asn), termasuk pns dan pppk, tetap akan diberikan pada tahun 2025. 
pernyataan ini disampaikan untuk mengklarifikasi kabar yang beredar di media sosial terkait pembatalan pencairan tunjangan tersebut.
sri mulyani memastikan bahwa proses pencairan thr dan gaji ke-13 masih berjalan dan belum dibatalkan. meskipun begitu, ia belum dapat mengungkapkan secara pasti besaran tunjangan yang akan diberikan, apakah akan diberikan sepenuhnya atau tidak.
"iya, ini masih dalam proses dan akan diumumkan kemudian," ujar sri mulyani setelah menghadiri peluncuran buku di galeri indonesia kaya, jakarta pusat, kamis 6 februari 2025.
baca juga:menteri keuangan pangkas rp50,59 triliun untuk daerah
baca juga:menteri abdul mu'ti: spmb 2025 libatkan sekolah swasta 
lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa anggaran untuk pencairan thr dan gaji ke-13 sudah disiapkan, namun waktu pencairannya masih dalam tahap perencanaan.
sementara itu, menteri koordinator bidang perekonomian, airlangga hartarto, menyatakan bahwa keputusan final mengenai pencairan thr dan gaji ke-13 berada di tangan menteri keuangan. 
menanggapi isu yang beredar bahwa pencairan tunjangan tersebut mungkin tidak penuh karena kebijakan efisiensi anggaran, airlangga menegaskan bahwa anggaran untuk thr dan gaji ke-13 telah dipersiapkan. namun, rinciannya dan waktu pencairannya belum bisa dipastikan.
di sisi lain, airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah berkoordinasi dengan menteri ketenagakerjaan untuk menyiapkan pencairan thr bagi pekerja di sektor swasta.
baca juga:menteri komunikasi dan digital siap tindak tegas 'koin jagat' jika langgar regulasi
baca juga:bank dunia pinjamkan rp5,72 triliun ke kementerian atr 
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, rini widyantini, menegaskan bahwa kebijakan terkait thr dan gaji ke-13 untuk tahun 2025 masih dalam pembahasan. 
rini menjelaskan bahwa keputusan akhir belum diambil, karena pemerintah masih merumuskan regulasi yang melibatkan koordinasi antara kementerian panrb, kementerian keuangan, dan kementerian sekretariat negara.
lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi asn, tetapi juga bagi prajurit tni, anggota polri, pejabat negara, serta penerima pensiun.
komponen thr untuk pns dan pppk
thr bagi pns dan pppk terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:
baca juga:transformasi ekonomi petani-transmigran, kolaborasi kementerian raih pendapatan lebih tinggi dari gaji menteri
baca juga:kuota haji 2025: menag tunggu hasil pertemuan dengan menteri haji arab saudi
1. gaji pokok: besarannya disesuaikan dengan pangkat, golongan, dan masa kerja. semakin tinggi golongannya, semakin besar pula nominalnya.
2. tunjangan keluarga: termasuk tunjangan untuk pasangan dan anak, yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok.
3. tunjangan jabatan: hanya diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural, fungsional, atau jabatan lainnya.
4. tunjangan kinerja (jika berlaku): beberapa instansi mungkin memasukkan tunjangan kinerja (tukin) dalam thr, tergantung kebijakan masing-masing instansi.
namun, tunjangan operasional seperti transportasi biasanya tidak termasuk dalam komponen thr.
simulasi perhitungan thr
sebagai contoh, berikut adalah simulasi perhitungan thr untuk pns golongan iii/a dengan gaji pokok rp3.000.000:
gaji pokok: rp3.000.000
tunjangan keluarga (10%): rp300.000
tunjangan jabatan: rp1.000.000
total thr: rp4.300.000
besaran thr ini dapat berbeda-beda tergantung golongan, masa kerja, dan kebijakan masing-masing instansi.
jadwal dan prosedur pencairan thr
pada umumnya, thr akan dicairkan paling lambat 10 hari kerja sebelum hari raya besar keagamaan. pencairannya akan langsung ditransfer ke rekening pegawai untuk mempermudah distribusi. pemerintah pusat dan daerah akan bekerja sama untuk memastikan semua pegawai menerima haknya tepat waktu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 9 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan