Bank Dunia Pinjamkan Rp5,72 Triliun ke Kementerian ATR

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru saja menerima pinjaman dari Bank Dunia sebesar 353 juta dolar AS, yang setara dengan Rp5,72 triliun berdasarkan nilai tukar rupiah pada 8 Januari 2025, yakni 16.210 per dolar. 

Pinjaman ini bertujuan untuk mendukung berbagai program di sektor agraria dan tata ruang di Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa Bank Dunia secara keseluruhan memberikan pinjaman sebesar 658 juta dolar AS atau setara Rp10,66 triliun. 

Pinjaman tersebut akan dialokasikan untuk tiga instansi pemerintah, yaitu Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama lima tahun.

"Untuk ATR/BPN sendiri, bagian kami sebesar 353 juta dolar AS," ujar Nusron dalam pernyataannya di Jakarta, setelah mengikuti rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

BACA JUGA:Wow Mengejutkan! Ini 4 Manfaat Berkebun Dirumah yang Jarang Diketahui

BACA JUGA:Ramalan Shio Kuda, Shio Monyet, Shio Kambing, Shio Macan, Shio Naga Hari Ini

Menurut Nusron, dana yang diterima akan difokuskan untuk beberapa proyek prioritas yang ada di Kementerian ATR/BPN. Salah satunya adalah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang merupakan bagian penting dari upaya pengelolaan ruang dan pembangunan yang terstruktur.

Selain itu, penyusunan peta kadaster juga akan menjadi salah satu fokus, yang bertujuan untuk mendokumentasikan kepemilikan dan status tanah secara lebih rinci.

Program lainnya meliputi pemetaan dan pendaftaran tanah ulayat untuk menjamin hak atas tanah adat tercatat dengan jelas dan sah. Pemetaan kawasan yang belum memiliki peta, khususnya untuk tapal batas yang berbatasan dengan hutan, juga menjadi prioritas utama. Langkah ini diharapkan dapat mencegah potensi tumpang tindih batas wilayah yang sering menyebabkan konflik.

Pemetaan juga akan mencakup kawasan transmigrasi untuk menghindari benturan dengan lahan yang sudah dialokasikan untuk program tersebut. Ini bertujuan agar setiap kegiatan pembangunan dan pengelolaan tanah dapat berjalan dengan lebih terkoordinasi.

"Fokus utama adalah pemetaan tanah yang belum memiliki peta, khususnya tapal batas dengan hutan, untuk mencegah konflik. Selain itu, pemetaan kawasan transmigrasi juga penting agar tidak bertabrakan dengan lahan yang telah disiapkan untuk program transmigrasi," ungkapnya.

Selain itu, sebagian dari anggaran tersebut akan digunakan untuk mengembangkan dan memperkuat sistem informasi pertanahan yang lebih canggih. Harapannya, sistem ini dapat mempercepat administrasi pertanahan dan mendukung transparansi serta akurasi data pertanahan di seluruh Indonesia.

Dengan berbagai program ini, diharapkan masalah pertanahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan cara yang lebih efisien dan efektif.