Transformasi Ekonomi Petani-Transmigran, Kolaborasi Kementerian Raih Pendapatan Lebih Tinggi dari Gaji Menteri

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM– Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan transmigran, dengan salah satu tujuan ambisius yakni meningkatkan pendapatan mereka hingga melebihi gaji seorang Menteri.

 Hal ini menjadi salah satu komitmen yang diungkapkan oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua kementerian pada Kamis 9 Januari 2025 di Kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.

Menteri Iftitah Sulaiman menjelaskan bahwa fokus utama dari kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Pertanian adalah memberikan peluang yang lebih baik bagi petani dan transmigran untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, yang diharapkan mampu mengatasi ketimpangan kesejahteraan yang selama ini ada. 

"Kami ingin petani dan transmigran tidak lagi dipandang sebelah mata atau sebagai warga negara kelas dua. Mereka merupakan pilar penting dalam pembangunan bangsa. Kami yakin, melalui kerja sama yang kuat antara Kementerian Transmigrasi yang menyediakan lahan dan tenaga kerja, serta Kementerian Pertanian yang menyediakan fasilitas pertanian modern, alat mesin pertanian, dan pelatihan, kami dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi petani dan transmigran," ujar Iftitah dengan penuh keyakinan.

BACA JUGA:Hasto Kristiyanto Ditegaskan Tak Kabur oleh PDIP: Setiap Hari ke Kantor

Kementerian Pertanian, yang dipimpin oleh Amran Sulaiman, turut menekankan pentingnya penerapan teknologi terbaru dalam pertanian untuk mendukung tujuan tersebut. 

"Kami sudah melihat hasilnya langsung di lapangan. Petani muda dari berbagai daerah, seperti Aceh hingga Papua, sudah bisa menghasilkan pendapatan bersih antara Rp 15-20 juta per bulan, berkat penerapan teknologi dan peralatan mesin pertanian modern. Ini bukan sekadar konsep, tetapi sudah terbukti. Kami ingin mendorong peningkatan kesejahteraan bagi mereka dan menciptakan komunitas pertanian yang lebih sejahtera." tegas Amran.

Penandatanganan MoU antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Pertanian ini juga merupakan bagian dari upaya besar untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia.

Program swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memastikan ketahanan pangan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia.

BACA JUGA:Sah! KPU Tetapkan H Arlan - Franky Nasril Sebagai Pemenang Pilkada Prabumulih 2024

Menteri Iftitah Sulaiman dalam kesempatan itu juga mengungkapkan bahwa kolaborasi yang dilakukan antara kedua kementerian ini akan sangat mendukung tercapainya target swasembada pangan yang diharapkan dapat terwujud pada tahun depan. 

"Kami siap mendukung Kementerian Pertanian sebagai sektor utama dalam pencapaian swasembada pangan. Ibaratnya, Kementerian Pertanian adalah Infanteri yang berjuang di garis depan, dan kami siap mendukungnya dengan menjadi Kavaleri yang memberikan dukungan tambahan," kata Iftitah, mengutip istilah militer.

Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Pertanian berencana untuk mengoptimalkan 500 ribu hektar lahan pertanian yang ada serta mencetak 500 ribu hektar sawah baru di beberapa kawasan strategis yang telah ditetapkan. 

Dengan menggunakan pendekatan yang disebut dengan "Brigade Pangan," Kementerian Pertanian berencana untuk melibatkan petani dalam kelompok-kelompok kecil yang akan diberi pelatihan serta dilengkapi dengan peralatan mesin pertanian modern, seperti traktor, alat tanam, dan alat pengolahan lainnya. Setiap 200 hektar lahan sawah, menurut rencana ini, akan dikelola oleh 15 petani yang telah dilatih secara khusus.