Prabowo Tekankan Hemat Biaya Perjalanan Dinas, Dana Bisa Untuk Bendungan dan Makan Bergizi

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meminta kepada seluruh pejabat, termasuk kementerian, lembaga, dan kepala daerah, untuk menghemat biaya perjalanan dinas agar dana tersebut bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat, seperti perbaikan sekolah dan program makan bergizi gratis.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat menghadiri acara Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah yang bertema “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua” di Universitas Muhammadiyah, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, 4 Desember 2024.

Prabowo menilai bahwa anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri seharusnya dapat dikurangi hingga 50 persen. Ia memperkirakan biaya perjalanan dinas pemerintah saat ini mencapai sekitar USD 3 miliar, atau setara dengan Rp 47,8 triliun.

"Tolonglah para menteri, coba puasa dulu, hemat selama lima tahun. Jika kita hemat 1,5 miliar dolar dalam perjalanan saja, itu sudah luar biasa," kata Prabowo.

BACA JUGA:Komisi II DPR dan KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang 2025, Ini Alasannya!

BACA JUGA:Penuhi Syarat Pemerintah, Apple Janji Investasi Rp 16 Triliun untuk Jual iPhone 16

Dengan penghematan ini, menurutnya, anggaran negara dapat digunakan untuk membangun infrastruktur penting, seperti bendungan, serta untuk perbaikan sekolah dan penyediaan makan bergizi gratis bagi masyarakat.

“Jika bisa dikurangi, artinya kita dapat menghemat Rp 15 triliun. Uang itu bisa digunakan untuk memperbaiki SD, membangun bendungan,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan para pemimpin daerah di NTT untuk lebih bijaksana, efisien, dan kritis dalam mengutamakan kepentingan negara.

"Saya mohon kepada bupati terpilih, pastikan semuanya lebih efisien dan kurangi anggaran yang tidak penting. Fokuskan pada hal-hal yang langsung berhubungan dengan rakyat," ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya pemerintah mendengarkan kesulitan rakyat, terutama mengenai perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin.

"Kita tahu masalah yang dihadapi rakyat, banyak undang-undang yang tumpang tindih. Solusinya bagaimana? Rakyat membutuhkan rumah yang terjangkau, jangan sampai hal ini hanya dibahas dalam seminar, kita harus segera bertindak," tegasnya.