Sejumlah Daerah Belum Siap; Program Makan Bergizi Gratis

PALEMBANG, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melibatkan berbagai instansi, termasuk kementerian, TNI, Polri, dan pemerintah daerah (pemda). Namun, tidak semua pemda siap melaksanakan program ini.

Beberapa daerah sudah mulai bersiap, seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang telah menyiapkan anggaran sekitar Rp42 miliar untuk mendukung pelaksanaan program MBG. "Kami sudah mengalokasikan dana tersebut dalam RAPBD 2025 untuk mendukung pelaksanaan program ini bagi pelajar PAUD, SD, dan SMP di Palembang," jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim.

Meskipun anggaran sudah tersedia, Pemkot Palembang masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk arah (jukrah) dari pemerintah pusat untuk memastikan kelancaran program. "Simulasi akan dilaksanakan pada akhir November, dan kami akan menerapkan program ini secara serentak di sekolah negeri maupun swasta," tambahnya.

Pj Wali Kota Palembang, A Damenta, menegaskan pentingnya keberhasilan program ini. "Kami terus melakukan rapat koordinasi, termasuk dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan aspek gizi yang tepat," katanya.

BACA JUGA:Bawaslu Sumsel Waspadai Politik Uang Digital Jelang Pilkada 2024

BACA JUGA:Kalapas Muara Enim Cup Seri II: Kompetisi Tamiya Kian Digemari di Sumsel!

Dalam upaya mendukung program ini, Pemkot Palembang juga mengatur anggaran dengan bijak, seperti mengurangi biaya perjalanan dinas yang tidak diperlukan. "Kami akan lebih selektif dalam pengeluaran, hanya yang penting-penting saja," ujar Damenta.

Sementara itu, di Kota Prabumulih, program makan gratis sudah lebih dulu dijalankan. Polres Prabumulih bersama instansi terkait memberikan makanan bergizi setiap Jumat di sekolah-sekolah. Program ini juga didukung oleh Dinas Perikanan dengan kegiatan Gemar Makan Ikan (Gemarikan) yang memberikan makanan berbahan ikan untuk anak-anak dari PAUD hingga SD.

Kepala Dinas Perikanan Prabumulih, Titing SP, menjelaskan bahwa program ini dimulai pada 13 November 2024, dimulai di TK Pembina Negeri. Di Kabupaten Muara Enim, Dinas Perikanan juga terlibat dalam program ini dengan merencanakan pembagian bantuan makanan gratis melalui sektor-sektor terkait.

Di Kabupaten Lahat, Pemkab juga tengah mempersiapkan berbagai hal untuk mendukung pelaksanaan MBG, termasuk pendataan yang dilakukan oleh dinas terkait. Pj Bupati Lahat, Imam Pasli SSTP, mengungkapkan kesiapan anggaran dan ajakan kepada sektor swasta dan lembaga sosial untuk turut berpartisipasi dalam program ini.

Sementara itu, Pemkab Musi Banyuasin (Muba) masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai pendanaan dan pelaksanaan program MBG. Hal yang sama juga disampaikan oleh Pemkab OKI, yang menunggu kejelasan pendanaan, apakah sepenuhnya akan ditanggung oleh pemkab atau ada bantuan dari pemerintah pusat.

Di Kabupaten OKU, alokasi anggaran untuk program ini belum dimasukkan dalam APBD 2025. Kepala Dinas Pendidikan OKU, Topan Indra Fauzi, berharap anggaran untuk program MBG akan segera tersedia. Di Kabupaten Ogan Ilir, pihaknya juga sedang menunggu petunjuk lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan anggaran program makan gratis untuk pelajar.

Pemkab Banyuasin menyatakan dukungannya terhadap program ini, sementara Pemkab Muratara masih menunggu kepastian terkait petunjuk teknis. "Kami belum bisa menganggarkan dalam APBD induk 2025 karena terbentur oleh belum adanya juknis, namun sudah dipersiapkan untuk perubahan APBD 2025," ujar Sekda Muratara, Elvandary.

Secara nasional, program ini memerlukan dana sekitar Rp460 triliun, meskipun dalam RAPBN 2025 hanya tersedia anggaran sekitar Rp71 triliun. Program ini direncanakan untuk mencakup anak-anak usia dini (30 juta anak), pelajar SD (24 juta), SMP (9,8 juta), SMA/SMK (10,2 juta), santri (4,3 juta), serta ibu hamil (4,4 juta).