Usai Debat Publik, KPU Prabumulih Fokus ke Logistik

PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Debat publik kedua tahapan Pilkada Prabumulih 2024 untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih telah selesai dilaksanakan, Senin 11 November 2024.

Nah, setelah pelaksanaan debat selesai KPU Prabumulih akan fokus pada urusan logistik Pilkada, dengan pengemasan dan pengepakan yang sudah dimulai di dua kecamatan.

"Kedepan KPU akan fokus ke logistik, logistik sudah berjalan pengepakan. Dan untuk Kecamatan Cambai sudah selesai, saat ini berproses untuk Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT)," kata Ketua KPU Kota Prabumulih Marta Dinata SST dibincangi usai debat di Hotel South Sumatera.

Sementara itu, untuk hasil debat Marta Dinata, menyatakan bahwa debat kedua ini menjadi debat terakhir dalam rangka Pilwako Prabumulih 2024. "Alhamdulillah, acara berjalan dengan baik, aman, dan suasana lebih hidup," ujar Marta.

BACA JUGA:KPU Prabumulih Gelar Debat Kedua, Polres Kerahkan 295 Personel

BACA JUGA:Permudah Akses Literasi, Pemkot Prabumulih Terima Bantuan Motor Perpustakaan Keliling

Ia menambahkan bahwa KPU bertanggung jawab untuk memfasilitasi calon-calon dalam melakukan kampanye, salah satunya melalui debat publik, yang memungkinkan masyarakat untuk menilai secara langsung visi, misi, serta program dari masing-masing paslon. Debat ini juga disiarkan langsung melalui live streaming di TVRI dan KPU Prabumulih.

Sementara itu, pasangan nomor urut 1, H Arlan - Franky Nasril, menegaskan bahwa program kerja yang telah disampaikan akan dijalankan dengan sungguh-sungguh jika mereka terpilih, dan bukan sekadar janji belaka. Salah satu janji mereka adalah menggratiskan gas kota, termasuk menyelesaikan tunggakan gas yang ada. "Bagi kami, tidak ada yang tidak bisa, yang penting niat," ujar Arlan.

Paslon nomor urut 2, H Andriansyah Fikri - Syamdakir, mengungkapkan apresiasi terhadap terselenggaranya debat ini, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai siapa yang layak memimpin Prabumulih. 

Namun, terkait gas kota, mereka menegaskan tidak memiliki program untuk menggratiskan, melainkan untuk melakukan "pemutihan" tunggakan gas. 

BACA JUGA:Ketua Umum DPD LAKRI : APBD Adalah Uang Rakyat, Harus Dipertanggungjawabkan Pada Rakyat

BACA JUGA:Inilah Alasan PS5 Pro Tak Hadir di Indonesia, Bikin Gamer Kecewa!

"Pemutihan ini seperti pajak kendaraan bermotor yang kedaluwarsa, kita akan bernegosiasi dengan Pertagas Niaga untuk menghapuskan tunggakan, dan menghitung ulang tagihan gas," jelas Andriansyah.

Menurutnya, banyak masyarakat yang telah berusaha membayar tagihan gas namun terkendala, sehingga menyebabkan akumulasi tunggakan yang membengkak.