KORANPRABUMULIHPOS.COM - Baru-baru ini beredar informasi di media sosial yang mengklaim bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah meminta Pemerintah Indonesia untuk memberlakukan mega lockdown terkait dengan penyebaran cacar monyet (monkeypox atau Mpox).
Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan bahwa klaim tersebut adalah hoax.
Tim AIS Kementerian Kominfo, melalui penelusuran dari turnbackhoax.id, menemukan bahwa Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hanya membahas peningkatan jumlah kasus Mpox di Republik Demokratik Kongo.
WHO memang merekomendasikan beberapa langkah penanganan, termasuk vaksinasi dan penguatan surveilans, tetapi tidak ada pernyataan dari Tedros mengenai permintaan lockdown kepada pemerintah.
BACA JUGA:WHO Tetapkan Mpox atau Cacar Monyet sebagai Kedaruratan Global
Kominfo juga menjelaskan bahwa WHO tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada pemerintah negara-negara di seluruh dunia.
"Oleh karena itu, informasi mengenai permintaan WHO untuk mega lockdown tidak benar," jelas Kominfo dalam pernyataan resminya.
Menurut Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, Indonesia telah mengonfirmasi 88 kasus Mpox sejak tahun 2022, dengan 14 kasus baru ditemukan pada tahun 2024.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini menetapkan status darurat kesehatan masyarakat global kedua untuk Mpox. Di Indonesia, dari total 88 kasus, 87 di antaranya telah sembuh. Kasus terbanyak terjadi pada Oktober 2023.
BACA JUGA:Simak! 5 Kebiasaan yang Dapat Meningkatkan Risiko Hipertensi
Plh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, dr. Yudhi Pramono, MARS, menambahkan bahwa dari 54 kasus yang memenuhi kriteria untuk whole genome sequencing (WGS), semua kasus tersebut menunjukkan varian Clade IIB. Varian ini telah menyebabkan wabah Mpox sejak tahun 2022 dengan tingkat fatalitas yang lebih rendah dan biasanya ditularkan melalui kontak seksual.
Sebaran kasus Mpox di Indonesia adalah sebagai berikut:
- DKI Jakarta: 59 kasus
- Jawa Barat: 13 kasus
- Banten: 9 kasus
- Jawa Timur: 3 kasus
- Daerah Istimewa Yogyakarta: 3 kasus
- Kepulauan Riau: 1 kasus