Sementara, keterlibatan industri, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelaraskan materi pembelajaran menjadi indikator dominan pada faktor kurikulum dan pembelajaran.
“Penelitian ini menemukan model penyelarasan pendidikan vokasi yang diharapkan akan membawa perubahan positif dalam menciptakan lulusan yang lebih siap bersaing di dunia kerja,” tutur Sulistyo yang belum lama ini memperoleh gelar Doktor Pendidikan, Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
Dia menyebutkan bentuk-bentuk keterlibatan stakeholder yang dominan melibatkan penyelarasan, meliputi penyusunan kurikulum, keberadaan guru tamu, magang guru, pelatihan guru, dukungan sarana dan prasarana, praktik kerja industri, evaluasi kompetensi, pendidikan dan pelatihan, partisipasi masyarakat, pelatihan budaya kerja, pembiayaan dana BOS, serta kerja sama.
"Nantinya aktivitas-aktivitas tersebut dapat dikembangkan, bahkan menjadi rujukan dalam penyusunan program dan kebijakan di tataran kementerian, utamanya untuk penyelarasan," terangnya.
Sulistyo menambahkan upaya yang sudah dilakukan dalam mewujudkan penyelarasan adalah akuisisi skill set berstandar dunia kerja.
Program tersebut di antaranya diwujudkan melalui penyusunan profil lulusan pendidikan vokasi berdasarkan jabatan kerja yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan kebutuhan dunia kerja.
"Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI juga melakukan tracer study (penelusuruan lulusan) kepada lulusan satuan pendidikan vokasi secara nasional," pungkasnya. (jpnn.com)