Ia menambahkan, warga hanya menuntut agar proses pembebasan lahan dilakukan secara transparan, profesional, dan adil, tanpa menimbulkan kesan bahwa masyarakat menjadi penghambat pembangunan.
Dengan beredarnya berbagai informasi simpang siur, warga Duspra mendesak Pemkot Prabumulih dan DPRD segera memberikan klarifikasi resmi terkait kelanjutan proyek.
“Kami hanya ingin kepastian, bukan janji. Jangan sampai informasi yang beredar menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Kami berharap komunikasi bisa lebih terbuka dan akurat,” ujar Suharta menegaskan.
BACA JUGA:ASN Prabumulih Raih Gelar Non Litigation Peacemaker, Wali Kota Cak Arlan Bangga
Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Prabumulih H. Elman ST MM, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi melalui dua nomor telepon yang bersangkutan belum berhasil karena tidak aktif.
Meski kecewa, warga Duspra tetap berharap agar proyek pelebaran Jalan Jenderal Sudirman dapat segera direalisasikan sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperlancar akses transportasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Prabumulih.