LPRABUMULIH, KORANPABUMULIHPOS.COM – Perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan merupakan rangkaian perjuangan panjang yang penuh pengorbanan.
Setelah berabad-abad dijajah, momentum bersejarah terjadi pada 17 Agustus 1945 ketika Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta.
Proklamasi tersebut menjadi titik awal berdirinya Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat.
Pasca kemerdekaan, Indonesia menghadapi agresi militer Belanda yang ingin kembali menjajah.
Berbagai perundingan, seperti Linggarjati, Renville, hingga Konferensi Meja Bundar, dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan. Akhirnya, pada tahun 1949, kedaulatan Indonesia diakui secara penuh oleh Belanda.
BACA JUGA:MTs Negeri 1 Prabumulih Komitmen Tegakkan Pendidikan Berkualitas dan Berkarakter
BACA JUGA:MTs Negeri 1 Prabumulih Komitmen Tegakkan Pendidikan Berkualitas dan Berkarakter
Sejak saat itu, Indonesia dipimpin oleh sejumlah presiden dengan kebijakan yang berbeda sesuai tantangan zamannya.
Presiden Soekarno (1945–1967) menerapkan Demokrasi Terpimpin, membangun proyek-proyek monumental seperti Monumen Nasional, dan memperkuat identitas bangsa melalui politik luar negeri bebas-aktif serta Gerakan Non-Blok.
Kepemimpinan dilanjutkan oleh Presiden Soeharto (1967–1998) dengan Orde Baru, yang fokus pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur. Namun, masa pemerintahannya juga diwarnai isu korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang memicu gerakan reformasi.
Era reformasi dimulai dengan Presiden B.J. Habibie (1998–1999) yang melahirkan kebebasan pers, membuka ruang demokrasi, dan menyiapkan pemilu bebas. Kemudian, Presiden Abdurrahman Wahid (1999–2001) membawa semangat pluralisme dan toleransi, walau masa jabatannya singkat.
Presiden Megawati Soekarnoputri (2001–2004) memperkuat stabilitas politik pasca krisis dan mengesahkan sejumlah kebijakan ekonomi. Lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) fokus pada pemberantasan korupsi, pembangunan infrastruktur, dan diplomasi internasional.
BACA JUGA:Komite dan Wali Murid MTsN 1 Prabumulih Bersinergi Dukung Program Sekolah
BACA JUGA:MTs Prabumulih dukung Gerakan penanaman Sejuta Pohon Matoa
Memasuki era Presiden Joko Widodo (2014–2024) , pemerintah menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur masif, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan program hilirisasi industri. Jokowi juga dikenal aktif menjalin kerja sama internasional, termasuk memimpin G20 pada 2022.
Sejarah kemerdekaan Indonesia menjadi bukti bahwa perjalanan bangsa ini penuh dengan tantangan sekaligus pencapaian. Kebijakan para presiden dari masa ke masa membentuk wajah Indonesia hari ini—sebuah negara demokrasi besar di dunia dengan semangat persatuan yang terus dijaga.
Berikut daftar Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dari awal kemerdekaan hingga sekarang, sesuai urutan masa jabatan:
1. Soekarno (1945–1967)
• Wakil Presiden: Mohammad Hatta (1945–1956)
• Setelah 1956, jabatan Wakil Presiden kosong hingga akhir masa jabatan Soekarno.
BACA JUGA:Pesantren Ramadhan MTs 1 Prabumulih Cetak Muslim Berkualitas
2. Soeharto (1967–1998)
• Wakil Presiden:
• Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973–1978)
• Adam Malik (1978–1983)
• Umar Wirahadikusumah (1983–1988)
• Sudharmono (1988–1993)
• Try Sutrisno (1993–1998)
• B. J. Habibie (1998)
3. B. J. Habibie (1998–1999)
• Tanpa Wakil Presiden (menggantikan Soeharto).
4. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1999–2001)
• Wakil Presiden: Megawati Soekarnoputri
5. Megawati Soekarnoputri (2001–2004)
• Tanpa Wakil Presiden (menggantikan Gus Dur).
6. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004–2014)
• Wakil Presiden: Jusuf Kalla (2004–2009)
• Wakil Presiden: Boediono (2009–2014)
BACA JUGA:Mts Negeri 1 Prabumulih Langsung Tes BTA pada Saat SPMB
7. Joko Widodo (Jokowi) (2014–2024)
• Wakil Presiden: Jusuf Kalla (2014–2019)
• Wakil Presiden: Ma’ruf Amin (2019–2024)
8. Prabowo Subianto (2024–sekarang)
• Wakil Presiden: Gibran Rakabuming Raka
Sejarah Kemerdekaan Indonesia dan Perkembangan Pendidikan Pendidikan dibawah Kebijakan Presiden
Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 bukan hanya membuka jalan bagi kedaulatan politik, tetapi juga menjadi tonggak penting bagi dunia pendidikan nasional. Sejak saat itu, pendidikan dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat.
Pada masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Pemerintah mulai membangun sekolah-sekolah rakyat (SR) dan memperluas akses belajar.
BACA JUGA:Komite dan Wali Murid MTsN 1 Prabumulih Bersinergi Dukung Program Sekolah
BACA JUGA:MTs Negeri 1 Prabumulih Komitmen Tegakkan Pendidikan Berkualitas dan Berkarakter
Kurikulum difokuskan pada penanaman semangat nasionalisme, sejarah perjuangan bangsa, dan gotong royong.
Memasuki era Presiden Soeharto , pendidikan mengalami modernisasi dengan program Wajib Belajar 6 Tahun dan pembangunan sekolah hingga pelosok desa.
Lahirnya buku pelajaran Inpres, beasiswa untuk siswa kurang mampu, serta Ujian Nasional (dulu EBTANAS) menjadi bagian dari kebijakan yang mengatur standarisasi pendidikan.
Presiden B.J. Habibie memberi perhatian besar pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia menggagas program beasiswa luar negeri untuk mahasiswa berprestasi serta mendorong pengembangan riset dan teknologi, termasuk pendirian Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di tahap awal konsepsinya.
BACA JUGA:MTs Negeri 1 Prabumulih Komitmen Tegakkan Pendidikan Berkualitas dan Berkarakter
Era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memperkuat pendidikan berbasis pluralisme. Kebijakan membuka kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa diskriminasi agama turut mempengaruhi kurikulum pendidikan moral dan kewarganegaraan.
Presiden Megawati Soekarnoputri meningkatkan anggaran pendidikan dan memulai program pemberian beasiswa BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tahap awal. Di masa ini, konsep desentralisasi pendidikan mulai berjalan, memberi wewenang lebih kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sekolah.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengesahkan amanat UUD untuk mengalokasikan 20% anggaran negara untuk pendidikan . Ia meluncurkan program BOS secara nasional, beasiswa Bidikmisi untuk mahasiswa kurang mampu, serta mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan program BOS dan Bidikmisi (kini KIP Kuliah), memperluas wajib belajar menjadi 12 tahun, serta fokus pada revitalisasi pendidikan vokasi. Digitalisasi pembelajaran melalui platform Merdeka Belajar dan peningkatan kualitas guru melalui program Guru Penggerak menjadi ciri khas kebijakan pendidikannya.