“Mangga Besar ini identik dengan segala macam yang negatif.Untuk urusan kredit motor dan mobil saja, semua leasing menolak.Kita mau jual aset saja orang berpikir seribu kali,” jelas Suarta.
BACA JUGA:JCH Prabumulih Masuk Asrama Haji, Pemkot Beri Uang Saku
BACA JUGA:Luncurkan Gerbang Kita, Solusi Pangan Murah - Kendalikan Inflasi di Prabumulih
Ia juga menambahkan bahwa proses pemekaran kelurahan antara Arimbi Jaya dan Mangga Besar dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2018.
Aturan tersebut menyebutkan bahwa pemekaran harus memenuhi kriteria seperti jarak minimal 5 kilometer dan jumlah penduduk di atas 5.000 jiwa.
“Dari tiga kriteria itu tidak memenuhi syarat. Kenapa kami warga selalu menjadi korban, sementara urusan surat-surat sulit?” tuturnya.
Sekitar dua jam setelah aksi berlangsung, Walikota Prabumulih H Arlan bersama Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria SH MSi menghubungi perwakilan warga dan mengajak untuk berdialog. Warga akhirnya menyetujui pembukaan kembali akses jalan dan membubarkan diri secara tertib.
“Walikota menghubungi kami meminta blokir dibuka terlebih dahulu. Kami sepakat untuk diskusi di kediaman beliau bersama Bapak Ketua DPRD,” ungkap Suarta.
Namun demikian, warga menyatakan bahwa jika hasil pertemuan tidak menghasilkan solusi yang berpihak pada mereka, maka aksi lanjutan akan kembali dilakukan.
“Kalau tidak ada kesepakatan, kami akan blokir lagi jalan dan seluruh warga akan turun. Kami akan demo ke gedung DPRD dan kantor Walikota Prabumulih,” tegas Suarta.(*)