BEM UI dan UIN Demo di DPR: Kritik Reshuffle Kabinet dan Tuntut Penuntasan HAM

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Ratusan mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia (UI) bersama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Selasa (9/9/2025).

Aksi ini menyoroti lambannya pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan 17+8 yang sebelumnya telah disampaikan oleh mahasiswa dan masyarakat.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diaollo H, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap minimnya respon pemerintah maupun DPR RI.

“Tajuk yang kami bawa adalah rakyat tagih janji, tuntutan 17+8. Dari tenggat waktu yang sudah ditentukan, hingga saat ini masih sangat sedikit yang penuntasannya kita anggap minimal,” ujarnya.

BACA JUGA:3.195 Diamankan Polisi, 55 Tersangka dalam Aksi Unjuk Rasa

BACA JUGA:Kemendikdasmen Larang Pelajar Ikut Aksi Demonstrasi Lewat Surat Edaran

Menurutnya, meski seluruh tuntutan sudah diterima oleh pemerintah, tidak ada kemajuan berarti, terutama terkait penuntasan pelanggaran HAM berat pada 25–31 Agustus lalu.

“0 besar dalam hal penuntasan, seperti pembentukan tim investigasi untuk mengusut seluruh pelanggaran HAM berat. Masih ada anggota dewan yang menyatakan pernyataan kontroversi dan tidak bersimpati terhadap rakyat, tapi masih memegang jabatan di DPR,” tegas Diaollo.

Selain HAM, massa juga menyoroti reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, khususnya penunjukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi.

“Baru 1 hari menjabat sebagai menteri dia sudah langsung menyatakan pernyataan luar biasanya mengecewakan, menyakitkan bagi masyarakat karena dia mengecilkan suara masyarakat, mengecilkan penindasan yang dialami rakyat. Mending ganti saja, mundur saja,” kritiknya.

BACA JUGA:Aksi Demo Besar Picu Gejolak Politik dan Ekonomi

BACA JUGA:5. TikTok Matikan Live Gegara Aksi Rusuh

Diaollo menilai reshuffle hanya langkah politis untuk meredam kegelisahan publik, bukan solusi nyata. Ia juga mempertanyakan mengapa pejabat yang dinilai bermasalah, seperti Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, tidak ikut diganti.

Diaollo menegaskan bahwa aksi ini adalah gerakan rakyat, bukan semata-mata pergerakan mahasiswa.