KORANPRABUMULIHPOS.COM - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, menyarankan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dilibatkan secara rutin dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas makanan.
Menurut Cucun, keterlibatan BPOM sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program MBG mematuhi standar kesehatan yang berlaku, serta untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan bebas dari bahan berbahaya.
"Selain itu, BPOM juga diharapkan dapat memastikan kebersihan, sanitasi, serta cara pengolahan dan distribusi makanan yang tepat," ujar Cucun dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta belum lama ini.
Program MBG resmi dimulai pada 6 Januari 2025, mencakup 26 provinsi dan 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertanggung jawab atas operasional dapur dalam uji coba program ini.
Cucun berharap agar standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan oleh SPPG dapat dilaksanakan dengan konsisten.
Setiap dapur dikelola oleh seorang kepala SPPG yang diangkat oleh Badan Gizi Nasional, dan dibantu oleh seorang ahli gizi serta akuntan untuk memastikan pengawasan nutrisi dan distribusi makanan berjalan dengan baik.
Dalam hal ini, Cucun mendukung langkah Badan Gizi Nasional yang telah mengembangkan sistem untuk menjaga kebersihan makanan demi memastikan bahwa makanan yang diberikan tetap terjaga higienisnya.
"Dengan cara ini, kami berharap bahwa standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dapat terjaga dengan baik, dan kualitas serta pelayanan makanan bagi anak-anak tetap terjamin," jelasnya.
Cucun juga mengingatkan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat, yakni sebesar Rp10 ribu per porsi, agar tidak ada penyalahgunaan dana dalam program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Ia percaya bahwa anggaran tersebut sudah cukup untuk menyediakan satu porsi makanan bergizi, meskipun menu susu mungkin tidak tersedia setiap hari, karena sumber protein bisa digantikan dengan bahan makanan lain.
"Kami yakin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memastikan setiap anak memperoleh akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi," tambahnya.
Terakhir, Cucun menekankan pentingnya pemberian sanksi yang tegas terhadap praktik pungutan liar atau penyimpangan dalam pelaksanaan program ini. Ia juga mengimbau agar masyarakat serta orang tua murid turut berperan dalam pengawasan program, dengan melaporkan setiap temuan yang tidak sesuai.
"Evaluasi berkala juga harus dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan dengan maksimal," pungkas legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini.(*)