Komisi II DPR RI Usul Pemerintah Tinjau Ulang Regulasi Pemilu

Indrajaya berharap dengan temuan tersebut, pemerintah dapat lebih serius dalam mengevaluasi sistem politik Indonesia, dengan tujuan menciptakan pemilu yang lebih hemat dan efisien.

"Jika anggaran pemilu bisa ditekan, maka kebutuhan anggaran untuk program lain seperti Program Makan Bergizi Gratis senilai Rp 71 triliun pada tahun 2025, serta tambahan anggaran kesejahteraan guru ASN dan non-ASN yang mencapai Rp 81,6 triliun di APBN 2025, akan lebih mudah dipenuhi," pungkasnya.(*)