JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengumumkan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk mendiskusikan penambahan anggaran kementerian hingga lebih dari Rp20 triliun pada Rabu, 30 Oktober.
Awalnya, Willy menyatakan bahwa Natalius Pigai diundang untuk hadir pada rapat yang dijadwalkan pada Senin, namun jadwal tersebut telah diubah. Agenda utama rapat ini adalah perkenalan kementerian dengan komisi yang menjadi mitra, serta membahas rencana kerja ke depan.
"Rapat itu akan dilaksanakan pada siang hari," jelas Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Ia menambahkan bahwa rapat ini juga bertujuan untuk melaksanakan tugas legislasi, termasuk membahas rancangan undang-undang yang akan menjadi prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
Mengenai permintaan anggaran yang besar, Willy mengungkapkan bahwa HAM mencakup berbagai aspek yang luas. Ia berencana untuk mendalami lebih lanjut mengenai permintaan tersebut, mengingat Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan mengenai prioritas alokasi anggaran.
"Makanan bergizi, pendidikan, dan kesehatan juga merupakan bagian dari HAM. HAM merupakan hak dasar, meskipun kini ada kementerian tersendiri," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai optimis bahwa kementeriannya akan mendapatkan tambahan anggaran untuk mendukung pembangunan HAM di Indonesia, baik secara fisik maupun nonfisik.
Pigai, yang merupakan mantan Komisioner Komnas HAM, menginginkan anggaran kementeriannya lebih dari Rp20 triliun. Menurutnya, pembangunan HAM meliputi berbagai aspek, termasuk pembuatan regulasi, perlindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat, yang tidak dapat dilakukan dengan anggaran yang terbatas.
"Jika negara memiliki kemampuan, saya berharap anggarannya di atas Rp20 triliun. Saya bisa bekerja dengan baik, jadi jangan remehkan saya.
Saya berpengalaman di lapangan terkait HAM. Dengan anggaran yang memadai, saya bisa mewujudkannya," kata Natalius setelah acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, pada 21 Oktober.(*)