Wujudkan Keamanan, Latihan Senjata Api untuk Petugas Imigrasi

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi harus disertai dengan pelatihan yang sesuai standar kepolisian atau militer, menurut Khairul Fahmi, pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS).

Fahmi menekankan pentingnya pelatihan berstandar untuk mencegah kejadian yang dapat membahayakan keselamatan dan menghindari penyalahgunaan. 

“Petugas yang diberi wewenang menggunakan senjata api perlu menjalani pelatihan yang setara dengan standar di kepolisian atau militer. Ini tidak hanya mencakup penggunaan senjata, tetapi juga penanganan situasi dan de-eskalasi konflik,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta.

Pada rapat paripurna ke-7 DPR RI yang berlangsung pada 19 September, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disetujui menjadi undang-undang. 

BACA JUGA:Memulihkan Nama Baik! PKB Ajukan Penegasan MPR Terkait Gus Dur

BACA JUGA:Membangun Jembatan Sejarah, MPR Ajak Keluarga Soeharto dan Gus Dur Berunding

Dalam undang-undang revisi tersebut, disepakati bahwa petugas imigrasi diizinkan menggunakan senjata api dalam pelaksanaan tugas mereka.

Fahmi menjelaskan bahwa sebelum pengesahan UU Imigrasi yang baru, penggunaan senjata api sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020. 

Ia mengingatkan bahwa penguatan kebijakan ini perlu diiringi dengan langkah-langkah pencegahan, termasuk pelatihan khusus, pengawasan psikologis, dan evaluasi rutin terhadap petugas.

“Evaluasi rutin penting untuk memastikan petugas dalam kondisi mental yang stabil,” tambahnya.

BACA JUGA:Ekspor Sedimen Jalur Laut Diperbolehkan, Jokowi Tekankan Larangan Bahan Mentah

BACA JUGA:Rekrutmen Perwira Prajurit Karier TNI 2024 Dibuka: Syarat dan Proses Pendaftaran

Fahmi juga mengusulkan perlunya sistem audit untuk memantau penggunaan senjata api dan penetapan sanksi yang jelas untuk pelanggaran. “Transparansi dalam sanksi sangat penting agar publik bisa memantau dan mengkritisi potensi penyalahgunaan,” jelasnya.

Ditjen Imigrasi juga disarankan untuk menetapkan prosedur tetap dan pedoman dalam penggunaan senjata, serta tata kelola penyimpanan yang aman.