Wujudkan Keamanan, Latihan Senjata Api untuk Petugas Imigrasi

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Selasa , 24 Sep 2024 - 20:04

Wujudkan Keamanan Latihan Senjata Api untuk Petugas Imigrasi--Antara

JAKARTA, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi harus disertai dengan pelatihan yang sesuai standar kepolisian atau militer, menurut Khairul Fahmi, pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS).

Fahmi menekankan pentingnya pelatihan berstandar untuk mencegah kejadian yang dapat membahayakan keselamatan dan menghindari penyalahgunaan.

“Petugas yang diberi wewenang menggunakan senjata api perlu menjalani pelatihan yang setara dengan standar di kepolisian atau militer. Ini tidak hanya mencakup penggunaan senjata, tetapi juga penanganan situasi dan de-eskalasi konflik,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta.

Pada rapat paripurna ke-7 DPR RI yang berlangsung pada 19 September, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disetujui menjadi undang-undang.

Dalam undang-undang revisi tersebut, disepakati bahwa petugas imigrasi diizinkan menggunakan senjata api dalam pelaksanaan tugas mereka.

Fahmi menjelaskan bahwa sebelum pengesahan UU Imigrasi yang baru, penggunaan senjata api sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020.

Ia mengingatkan bahwa penguatan kebijakan ini perlu diiringi dengan langkah-langkah pencegahan, termasuk pelatihan khusus, pengawasan psikologis, dan evaluasi rutin terhadap petugas.

“Evaluasi rutin penting untuk memastikan petugas dalam kondisi mental yang stabil,” tambahnya.

Fahmi juga mengusulkan perlunya sistem audit untuk memantau penggunaan senjata api dan penetapan sanksi yang jelas untuk pelanggaran. “Transparansi dalam sanksi sangat penting agar publik bisa memantau dan mengkritisi potensi penyalahgunaan,” jelasnya.

Ditjen Imigrasi juga disarankan untuk menetapkan prosedur tetap dan pedoman dalam penggunaan senjata, serta tata kelola penyimpanan yang aman.

wujudkan keamanan, latihan senjata api untuk petugas imigrasi                            jakarta, koranprabumulihpos.com - penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi harus disertai dengan pelatihan yang sesuai standar kepolisian atau militer, menurut khairul fahmi, pengamat militer dan pertahanan dari institute for security and strategic studies (isess).
fahmi menekankan pentingnya pelatihan berstandar untuk mencegah kejadian yang dapat membahayakan keselamatan dan menghindari penyalahgunaan. 
“petugas yang diberi wewenang menggunakan senjata api perlu menjalani pelatihan yang setara dengan standar di kepolisian atau militer. ini tidak hanya mencakup penggunaan senjata, tetapi juga penanganan situasi dan de-eskalasi konflik,” ujarnya saat dihubungi di jakarta.
pada rapat paripurna ke-7 dpr ri yang berlangsung pada 19 september, rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian disetujui menjadi undang-undang. 
baca juga:memulihkan nama baik! pkb ajukan penegasan mpr terkait gus dur
baca juga:membangun jembatan sejarah, mpr ajak keluarga soeharto dan gus dur berunding
dalam undang-undang revisi tersebut, disepakati bahwa petugas imigrasi diizinkan menggunakan senjata api dalam pelaksanaan tugas mereka.
fahmi menjelaskan bahwa sebelum pengesahan uu imigrasi yang baru, penggunaan senjata api sudah diatur dalam peraturan menteri hukum dan ham nomor 26 tahun 2020. 
ia mengingatkan bahwa penguatan kebijakan ini perlu diiringi dengan langkah-langkah pencegahan, termasuk pelatihan khusus, pengawasan psikologis, dan evaluasi rutin terhadap petugas.
“evaluasi rutin penting untuk memastikan petugas dalam kondisi mental yang stabil,” tambahnya.
baca juga:ekspor sedimen jalur laut diperbolehkan, jokowi tekankan larangan bahan mentah
baca juga:rekrutmen perwira prajurit karier tni 2024 dibuka: syarat dan proses pendaftaran
fahmi juga mengusulkan perlunya sistem audit untuk memantau penggunaan senjata api dan penetapan sanksi yang jelas untuk pelanggaran. “transparansi dalam sanksi sangat penting agar publik bisa memantau dan mengkritisi potensi penyalahgunaan,” jelasnya.
ditjen imigrasi juga disarankan untuk menetapkan prosedur tetap dan pedoman dalam penggunaan senjata, serta tata kelola penyimpanan yang aman. 
meskipun memiliki kewenangan untuk menggunakan senjata api, petugas imigrasi diharapkan lebih mengutamakan tindakan pencegahan, mengingat mayoritas orang yang mereka hadapi adalah warga sipil.
“senjata api seharusnya hanya digunakan dalam keadaan darurat yang terukur, dengan pedoman yang ketat mengenai kapan penggunaannya diperbolehkan,” pungkas fahmi.
dalam praktiknya, petugas imigrasi yang dilengkapi senjata api sebaiknya selalu membawa dokumen administratif yang menjelaskan izin penggunaan dan surat penugasan yang menyebutkan senjata sebagai kelengkapan tugas.
fahmi juga mengingatkan ditjen imigrasi untuk menetapkan pedoman mengenai penyimpanan senjata, baik yang berada di kantor, dibawa pulang, maupun yang digunakan dalam penugasan.(*)