KPU Ancam Tak Lantik Paslon yang Tidak Transparan dalam Dana Kampanye

Reporter: Ros Suhendra |

Editor: Ros |

Senin , 26 Aug 2024 - 20:13

KPU Ancam Tak Lantik Paslon yang Tidak Transparan dalam Dana Kampanye--Istimewa

kpu ancam tak lantik paslon yang tidak transparan dalam dana kampanye                            jakarta, koranprabumulihpos.com - komisi pemilihan umum (kpu) akan menerapkan sanksi bagi pasangan calon (paslon) yang tidak mematuhi kewajiban transparansi laporan dana kampanye.
pengumuman ini disampaikan oleh komisioner kpu ri, idham holik, dalam rapat bersama komisi ii dpr ri pada senin, 26 agustus 2024.
idham menjelaskan, "untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan dana kampanye, kpu akan menetapkan beberapa langkah penting."
beberapa langkah tersebut meliputi:
1. penerbitan peringatan melalui surat dari kpu provinsi/kabupaten/kota, memberikan kesempatan kepada paslon untuk melaporkan dana kampanye dalam waktu yang ditentukan.
baca juga:brigjen mukti juharsa terserat kasus timah
baca juga:fenomena langka! 6 planet sejajar di langit malam ini, jangan lewatkan!
2. jika setelah peringatan tersebut paslon masih belum menyampaikan laporan dana kampanye, maka paslon akan dikenakan sanksi untuk masing-masing jenis laporan.
holik menjelaskan, laporan-laporan tersebut termasuk laporan awal dana kampanye (ladk), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (lpsdk), dan laporan penerimaan serta pengeluaran dana kampanye (lppdk).
"apabila paslon tidak mengirimkan ladk, maka mereka akan dikenakan sanksi berupa larangan melakukan kegiatan kampanye sampai laporan tersebut disampaikan sesuai dengan pedoman teknis yang akan ditetapkan," ujarnya.
selanjutnya, jika paslon gagal melaporkan lpsdk, kpu ri tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk pelantikan paslon terpilih.
baca juga:menhub pastikan bandara ikn beroperasi untuk pesawat kepresidenan pada awal september
baca juga:cara mudah membuat sambal matah yang menggugah selera
"apabila lppdk tidak dilaporkan, paslon tidak akan ditetapkan sebagai paslon terpilih hingga laporan tersebut diserahkan," tambahnya.
idham juga menekankan bahwa pelantikan paslon dapat dibatalkan jika paslon tersebut terbukti menerima sumbangan dari sumber yang tidak sah.
"mengacu pada pasal 76 uu 10 tahun 2016, pembatalan pelantikan hanya berlaku jika paslon menerima sumbangan dari sumber yang dilarang," tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 27 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan