Rencana Muktamar Ulang PKB di Tengah Kontroversi

KORANPRABUMULIHPOS.COM - Sebagian anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didukung oleh fungsionaris DPP PKB berencana untuk mengadakan muktamar ulang pada 2-3 September 2024 di Jakarta.

Abdul Malik Haramain, yang menjabat sebagai sekretaris dalam forum ini, mengungkapkan bahwa 168 DPC dan beberapa DPW PKB menginginkan muktamar ulang. Mereka berpendapat bahwa kongres tertinggi PKB seharusnya diadakan dengan dukungan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Kepemimpinan Pak Muhaimin Iskandar dianggap mengarah pada pengambilan keputusan partai yang tidak transparan, tanpa melibatkan banyak pihak, termasuk kyai dan ulama dari tingkat bawah,” jelasnya di Kabupaten Badung pada Minggu dini hari.

Pemecatan beberapa tokoh senior PKB, seperti Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, dan Lukman Edy, juga menjadi alasan utama bagi sebagian kader untuk mendesak diadakannya muktamar ulang.

BACA JUGA:Pavel Durov Terjerat Kasus di Prancis: Profil dan Kekayaan CEO Telegram yang Menghebohkan

BACA JUGA:Pavel Durov, Pencipta Telegram, Ditangkap di Paris: Skandal Internasional Terbuka

“Kami telah menerima ratusan surat mandat, dan Kyai Unais Ali Hisyam akan bertindak sebagai dewan syura, Syaikhul Islam sebagai ketua, dan saya sebagai sekretaris,” ujarnya.

Selanjutnya, para fungsionaris yang mendapatkan mandat ini akan melakukan konsultasi dengan PBNU mengenai pelaksanaan muktamar yang direncanakan pada awal September mendatang.

Malik juga menyebutkan rencana untuk melibatkan tokoh senior NU seperti Khofifah Indar, Mahfud Md, dan Yenny Wahid dalam forum tersebut, karena mereka percaya PKB tidak bisa terlepas dari peran kyai dan senior.

Sementara itu, sebagian kader merasa khawatir karena peran kyai semakin berkurang dan Muhaimin Iskandar semakin sulit untuk diawasi.

BACA JUGA:7 Platform Online untuk Latihan Soal CPNS 2024: Mulai dari Gratis Hingga Berbayar

BACA JUGA:Cak Imin Sebut Pemilu 2024 Terberat Sepanjang Era Reformasi

Agenda utama dalam muktamar ulang PKB ini adalah mengembalikan PKB ke jalur perjuangan awal tahun 1998, di mana peran kyai dan ulama sangat dominan dalam partai.

Selain itu, mereka akan membahas penggantian ketua umum, meskipun nama-nama calon potensial belum diumumkan. Mereka juga membuka kemungkinan bahwa hasil muktamar nanti bisa berbeda dengan hasil saat ini.