PDIP Sambut Positif Keputusan MK: Syarat Pilkada Diperbarui, Marwah Demokrasi Terjaga

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Rabu , 21 Aug 2024 - 10:08

Keputusan MK, Syarat Pilkada Diperbarui--Foto:ist

pdip sambut positif keputusan mk: syarat pilkada diperbarui, marwah demokrasi terjaga                            jakarta, koranprabumulihpos.com - ketua dpp pdip, deddy sitorus, menyatakan rasa syukurnya setelah mahkamah konstitusi (mk) mengubah ketentuan syarat dalam pilkada.
deddy menilai bahwa mk kini telah kembali pada prinsip-prinsip yang benar setelah sempat mengalami pengaruh negatif dalam keputusan sebelumnya.
"kita sangat bersyukur hari ini karena mk telah memberikan keputusan penting setelah sebelumnya lembaga ini tampak seperti 'mahkamah keluarga'. 
kini, mk kembali pada jalur yang tepat," ungkap deddy di kantor dpp pdip, jakarta pusat, selasa, 20 agustus 2024.
baca juga:viral di x twitter kabar perselingkuhan dengan azizah salsha, ini profil salim nauderer
baca juga:11 brand asal indonesia yang berhasil mendunia
deddy menjelaskan bahwa keputusan mk saat ini dianggap penting karena menghilangkan potensi kotak kosong dalam pilkada dan mengurangi hambatan bagi pdip dalam mencalonkan diri.
 ia menilai keputusan ini sebagai kemenangan bagi rakyat yang melawan upaya oligarki politik untuk menguasai proses demokrasi dengan menghadirkan calon tunggal di daerah.
dengan putusan baru ini, deddy percaya kemungkinan adanya kotak kosong dalam pilkada menjadi sangat kecil. 
selain itu, ia juga menganggap bahwa keputusan ini dapat menurunkan biaya politik, karena partai-partai akan terdorong untuk memilih calon yang berkualitas daripada calon yang mahal.
baca juga:isu perselingkuhan istri pratama arhan: fans timnas indonesia tumpah ruah memberikan dukungan
baca juga:kisah kontroversial: video syur mirip azizah salsha beredar di tengah dugaan perselingkuhan
mahkamah konstitusi (mk) mengabulkan sebagian permohonan dari partai buruh dan partai gelora terkait undang-undang pilkada.
 keputusan ini terdaftar dengan nomor 60/puu-xxii/2024. mk memutuskan bahwa ketentuan dalam pasal 40 ayat (3) uu pilkada yang mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik memiliki kursi di dprd untuk mengusulkan pasangan calon dianggap inkonstitusional.
dalam amar putusan, mk menetapkan bahwa:
a. di provinsi dengan jumlah penduduk hingga 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh setidaknya 10% suara sah.
b. di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa hingga 6 juta jiwa, ambang batas suara sah adalah 8,5%.
baca juga:kisah kontroversial: video syur mirip azizah salsha beredar di tengah dugaan perselingkuhan
baca juga:deddy sitorus: putusan mk terbaru tanda kemenangan demokrasi melawan oligarki
c. di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta jiwa hingga 12 juta jiwa, ambang batasnya adalah 7,5%.
d. di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa, ambang batas suara sah adalah 6,5%.