Kemendagri Usul Pelantikan Pemenang Pilkada Serentak

kemendagri usul pelantikan pemenang pilkada serentak jakarta, koranprabumulihpos.com - kementerian dalam negeri (kemendagri) telah mengumumkan rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilakukan secara serentak namun dengan tahapan bertahap.  menteri dalam negeri, muhammad tito karnavian, menyoroti pentingnya mengurangi risiko sengketa dan gugatan yang dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan di masa mendatang.  sebagai solusi, pihaknya mengusulkan agar pilkada dilakukan secara bertahap dengan pelantikan serentak pada tanggal 1 januari 2025.  langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan proses demokratisasi. baca juga:oki diguncang tawuran remaja, perkelahian viral di medsos baca juga:perampokan di asrama muslimah palembang, kerugian santri rp11 juta "kalau kami, kemendagri, kami mengajukan namanya pelantikan serentak bertahap, dimulai 1 januari 2025," kata tito karnavian kepada wartawan di gedung juang komisi pemberantas korupsi (kpk), jakarta senin, 8 juli 2024. menteri dalam negeri, muhammad tito karnavian, mengusulkan penyelenggaraan pilkada secara bertahap dengan alasan yang terkait dengan ketentuan pasal 201 ayat (7) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.  pasal tersebut menyatakan bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terpilih dalam pilkada tahun 2020 akan menjabat hingga tahun 2024.  oleh karena itu, penyelenggaraan pilkada secara bertahap namun dengan pelantikan serentak pada 1 januari 2025 diharapkan dapat menghindari potensi sengketa dan memastikan kelancaran transisi ke pemerintahan selanjutnya tanpa hambatan apapun. baca juga:perampokan di asrama muslimah palembang, kerugian santri rp11 juta baca juga:oki diguncang tawuran remaja, perkelahian viral di medsos "masalahnya kapan timing pelantikannya? timing pelantikannya kita ambil pasal 201 (ayat 7) yang mengatakan bahwa kepala daerah hasil pilkada 2020 berakhir paling lama 2024, berarti 31 desember 2024.  artinya, kalau sudah ada orang yang terpilih di 27 november sampai tanggal 31 (desember) nggak ada sengketa, kenapa nggak kita segera lakukan pelantikan tanggal 1 (januari 2025)?" terangnya. tito karnavian, menegaskan pentingnya pelaksanaan pelantikan pilkada secara serentak pada 1 januari 2025.  hal ini dia sampaikan sebagai langkah mengantisipasi kemungkinan adanya sengketa atau gugatan terhadap hasil pilkada 2024.  menurutnya, dengan menerapkan sistem pilkada bertahap, mereka dapat menentukan tanggal pelantikan berdasarkan kejelasan dan keamanan hasil pilkada yang tidak dipermasalahkan. "usulan kami adalah untuk menjalankan pilkada secara bertahap. jadi, kita akan menentukan tanggal pelantikan pada 1 januari 2025 bagi daerah-daerah yang tidak menghadapi sengketa atau gugatan terhadap hasil pilkada," jelas tito.  nah, langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian yang mungkin timbul dan memastikan berlangsungnya proses demokratisasi di tingkat lokal dengan lancar tanpa mengalami gangguan yang signifikan. "kenapa? karena ada pasal menyatakan kepala daerah definitif berakhir tahun 2024, 31 desember 2024. itu berakhir kepala daerah definitif yang 270 (orang). kalau berakhir kan harus segera kita isi (tanggal 1 januari 2025)," tukasnya.(*)

Tag

• # menteri dalam negeri
• # pilkada
• # kemendagri

Share

• 
• 
• 
• 
•