37 PKD Diminta Tak "Jual Diri" dalam Proses Demokrasi

Reporter: Ros |

Editor: Tedy |

Senin , 03 Jun 2024 - 05:05

Pelantikan 37 PKD di 6 Kecamatan yang ada di Kota Prabumulih, Minggu 2 Juni 2024. Foto: ist --

37 pkd diminta tak  "jual diri" dalam proses demokrasi                             37 pkd diminta tak "jual diri" dalam proses demokrasi 
prabumulih, koranprabumulihpos.com - sebanyak 37 pengawas kelurahan desa (pkd) yang bertugas dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di kota prabumulih resmi dilantik dan dikukuhkan.
pelantikan 37 pkd, yang tersebar di enam kecamatan ini dilaksanakan di aula hotel grand nikita prabumulih, pada minggu 2 juni 2024.
dra massuryati, ketua bawaslu prabumulih afan sira oktrisma dan dua anggota komisioner bawaslu prabumulih yakni lia siska indriani spd cmed dan bery andika se hadir langsung dalam acara pelantikan tersebut.
dalam sambutanya, dra massuryati selaku anggota komisioner bawaslu sumsel devisi hp2h dra massuryati mengingat panwascam dan pkd yang telah dilantik tegak lurus dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
baca juga:lurah mabes terima penghargaan non litigation peacemaker
baca juga:jalan sudirman banyak lubang 
ia mengingatkan, agar pkd menanamkan integritas. "integritas merupakan azaz fundamental bagi abdi negara, integritas harus nomor satu. kalau jadi panwascam saja sudah makan sogok, jadi pkd saja sudah makan sogok maka tidak bakalan mau melangkah lebih tinggi jadi kpu atau bawaslu kabupaten kota kedapannya," katanya.
ia juga dengan tegas mengingatkan agar penyelenggara termasuk panwascam dan pkd agar tidak menjual diri dalam proses demokrasi yang akan diselenggarakan tahun 2024.
"kalau mau mencari duit carilah dengan cara halal. seperti jual getah karet atau lainnya, jangan jual diri dikancah demokrasi. kami ingatkan juga pkd agar memahami seluruh regulasi.
apa tugas pkd baik yang boleh dilakukan dan tidak, harus baca aturan," bebernya seraya mengatakan jangan sampai syarat jadi walikota saja tidak tahu.
baca juga:kenali 6 manfaat konsumsi alpukat bagi bumil dan janin
baca juga:jalan sudirman banyak lubang 
ia melanjutkan, pkd harus memahami uu no 7 dan no 10, peraturan bawaslu 7 tentang penanganan pelanggaran pemilu. bila uu dan aturan saja tidak dikuasi oleh pkd, hal itu menurutnya sangat membuat malu bawaslu 
"jangan sampai tidak tau siapa disebut pelapor, apa temuan, syarat pelapor apa dan lainnya itu harus dipelajari karena nanti ada penanganan pelanggaran," pesannya.
dikatakannya, pilkada tahun 2024 merupakan pilkada gubernur, wakil gubernur dan walikota/bupati dan wakil walikota.
nah, dalam proses ini akan sangat rentan adanya gesekan, sehingga jika penyelenggara salah maka konflik akan terjadi. 
baca juga:kenali 6 manfaat konsumsi alpukat bagi bumil dan janin
baca juga:atasi rambut rontok dengan 4 bahan alami ini
"jangan sampai penyelenggara menyebabkan konflik, kita ini bekerja dalam konflik kepentingan dan kita akan digoda sana sini, diminta seperti ini dan itu, pasti. namun yakinlah, tegak lurus dengan regulasi dan tegak lurus dengan aturan insyaallah kita akan aman," bebernya.
ketua bawaslu kota prabumulih afan sira oktrisma menambahkan, agar para pkd yang dilantik  segera berkoordinasi dengan semua pihak di wilayah masing-masing.
"segera berkoordinasi dengan semua pihak di wilayah masing-masing, jaga integritas sebagai penyelenggara dan pahami regulasi serta aturan yang ada," tukasnya.
dari pantauan, pelantikan yang dimulai siang itu dihadiri oleh camat, lurah dan kepala desa se kota prabumulih.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 3 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan