Korupsi Dana Korpri Banyuasin, Erwin Ibrahim: Lihat Aturan, Apakah Bisa Berikan Bantuan Hukum

Reporter: Aldo |

Editor: Tedy |

Minggu , 17 Mar 2024 - 04:54

Korupsi Dana Korpri Banyuasin, Erwin Ibrahim: Lihat Aturan, Apakah Bisa Berikan Bantuan Hukum--

korupsi dana korpri banyuasin, erwin ibrahim: lihat aturan, apakah bisa berikan bantuan hukum                            banyuasin - sekretaris daerah banyuasin, erwin ibrahim, menyatakan keprihatinannya atas kasus dua asn yang menjadi tersangka dalam penyalahgunaan dana korpri.
kasus ini melibatkan dana senilai rp342 juta dan tidak dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban (spj) dari desember 2022 hingga september 2023.
erwin menegaskan bahwa pemkab banyuasin tidak mentoleransi segala bentuk penyelewengan anggaran, termasuk dana korpri.
ia pun menyerahkan proses hukum kepada kejaksaan negeri (kejari) banyuasin untuk menindaklanjuti kasus ini.
baca juga:anna stasia tetap menikmati layanan berobat gratis di rsud sekayu
"tentunya kita sangat prihatin dan menyayangkan kejadian ini," kata erwin, sabtu 16 maret 2024.
dengan kejadian ini, erwin berharap kepada seluruh asn untuk terus bekerja sesuai aturan, pegang prinsip akuntabilitas.
"selalu mengikuti rambu rambu yang telah ditentukan," jelasnya.
tidak kalah penting yaitu kepada seluruh pegawai di lingkungan pemkab banyuasin harus melaksanakan pola hidup sederhana. 
"itu harus dilaksanakan," terangnya. 
baca juga:hati-hati! 23 wilayah indonesia berpotensi dilanda hujan lebat, waspada banjir!
erwin menambahkan kalau sampai saat ini pemkab banyuasin belum menerima surat tembusan penetapan dan penahanan terhadap dua tersangka oleh kejaksaan negeri banyuasin. 
"kita akan tunggu dan memintakan surat tembusannya," bebernya.
pastinya setelah ada hal tersebut pihaknya akan mencermati bersama opd terkait, sesuai aturan kepegawaian.
"baru kemudian kita akan lakukan kebijakan," ungkapnya.
apakah akan ada bantuan hukum terhadap kedua tersangka, erwin menegaskan kalau pihaknya masih melihat terlebih dahulu secara aturan.
"kita lihat dulu secara aturan (apakah bisa atau tidak)," tegasnya. 
diketahui, kejaksaan negeri banyuasin menetapkan dua tersangka dalam kasus penggunaan dana kasus penyalahgunaan/penyimpangan dalam pengelolaan atau pelaksanaan dana korpri serta tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban desember 2022 - september 2023 yang merugikan negara sekitar rp 340 juta. 
kedua tersangka yaitu bambang mantan sekretaris korpri dan mirdayani mantan bendahara korpri, saat ini telah di bawa ke rutan pakjo palembang dan lapas perempuan palembang. 
berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, kemudian pengumpulan data laporan pertanggung jawaban serta saksi.
diketahui terdapat beberapa dugaan penyimpangan -penyimpangan yang dilakukan para tersangka, seperti penyimpangan pemberian santunan, pembelian barang fiktif, hingga penggunaan dana diluar pertanggung jawaban.
informasinya tersangka bambang dan mirdayani melakukan pinjaman dana korpri dan mengeluarkan dana korpri diluar aturan korpri seperti pada desember 2022 sebesar rp49.500.000, januari 2023 pinjaman dana korpri sebesar rp60.000.000 dan pinjaman sebesar rp 120 juta mei 2023.
kemudian desember 2022 keluar dana korpri yang peruntukan dana diluar aturan korpri yang dicairkan sebesar rp5.000.000 untuk bantuan reog ponorogo.
januari 2023 dana keluar peruntukan dana diluar aturan korpri untuk biaya rumah sakit istri asisten, bantuan keluarga besar di blitar serta bantuan wayang kulit masing masing sebesar rp 10 juta. 
terakhir april 2023 dana keluar peruntukan dana diluar aturan korpri untuk operasi kanker istri pj. sekda (ketua korpri) rp10.000.000.
kedua tersangka dijerat dengan sangkaan kesatu primer pasal 2 ayat (1) atau subsider pasal 3 atau kedua pasal 8 jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp jo pasal 64 ayat (1 ) kuhp. (sumeks/*)