Pedagang Thrifting Terbuka Dukung Produk UMKM, Kalau Difasilitasi Pemerintah, Kenapa Tidak?

Reporter: Aldo |

Editor: Ros Suhendra |

Rabu , 03 Dec 2025 - 18:40

Pedagang Thrifting Terbuka Dukung Produk UMKM, Kalau Difasilitasi Pemerintah Kenapa Tidak--Antara

pedagang thrifting terbuka dukung produk umkm, kalau difasilitasi pemerintah, kenapa tidak?                             jakarta, koranprabumulihpos.com - rencana pemerintah untuk mengalihkan penjualan barang bekas atau thrifting ke produk-produk umkm lokal ternyata mendapat sambutan positif dari para pedagang. 
usulan ini dinilai sebagai jalan tengah yang mampu menjaga keberlangsungan usaha thrifting, sekaligus mendorong pertumbuhan umkm dalam negeri.
perwakilan pedagang thrifting pasar senen, rifai silalahi, menegaskan bahwa para pedagang pada prinsipnya terbuka terhadap kebijakan tersebut. menurutnya, jika pemerintah siap memberikan dukungan dan fasilitas, para pedagang pun bersedia ikut mendorong kemajuan produk lokal.
“kami siap menerima. kalau pemerintah ingin membantu dan memfasilitasi, kenapa tidak? kita bisa sama-sama memajukan produk lokal, dan thrifting tetap bisa berjalan berdampingan dengan umkm,” ujar rifai saat dihubungi disway, selasa 2 desember 2025.
baca juga:transaksi gebyar umkm muara enim melonjak rp60 juta
baca juga:samsung galaxy tab a7, tablet serba bisa untuk umkm modern
rifai juga menekankan bahwa solusi ini memberi ruang bagi pedagang untuk tetap mencari penghasilan, sembari menunggu keputusan terkait kuota impor pakaian bekas yang selama ini menjadi tumpuan usaha mereka.
“pedagang tetap bisa mencari nafkah sambil menunggu perjuangan kami terkait izin impor baju bekas,” tambahnya.
sebelumnya, menteri usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm), maman abdurrahman, menyebut bahwa pemerintah sedang merumuskan skema terbaik agar aktivitas usaha pedagang thrifting tetap berlanjut tanpa melanggar aturan. salah satunya melalui substitusi produk—yakni mengganti barang-barang impor bekas dengan produk fesyen umkm.
“impor pakaian bekas itu secara aturan memang dilarang. karena itu kami ingin memastikan pedagang tetap punya peluang usaha. solusinya adalah mendorong substitusi produk,” jelas menteri maman kepada disway.
baca juga:festival panjat pinang sumatera ekspres: perputaran uang capai ratusan juta, umkm sumsel panen berkah
baca juga:dorong umkm lokal prabumulih go digital: dosen tri dharma perguruan tinggi gelar pengabdian masyarakat 
maman turut menambahkan bahwa para pedagang thrifting pun telah menyatakan kesediaannya menjalankan langkah substitusi tersebut.
“teman-teman pedagang pada prinsipnya setuju. tinggal teknis pelaksanaannya yang akan kita bahas lebih lanjut,” tutupnya.
sebelumnya, menteri keuangan purbaya yudhi sadewa menegaskan sikap keras pemerintah terhadap masuknya pakaian bekas impor ilegal. 
dalam rapimnas kadin 2025 di park hyatt jakarta, senin (1/12/2025), purbaya menyampaikan bahwa negara tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi praktik impor pakaian bekas yang melanggar aturan.
baca juga:linkumkm bri diakses 12,9 juta umkm, solusi digital naik kelas pelaku usaha lokal
baca juga:bri perkuat kapasitas umkm lewat pelatihan ekspor 2025, dorong akselerasi menuju pasar global
“saya tidak peduli thrifting. yang jelas, baju bekas ilegal masuk, kita tutup,” tegas purbaya di hadapan para pengusaha.
menurutnya, pemberantasan barang-barang ilegal merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk melindungi pasar domestik. jika pasar dalam negeri bersih dari produk ilegal, para pelaku usaha nasional dapat menikmati ruang usaha yang lebih luas dan kesempatan untuk meningkatkan penjualan.
“setelah ini baja, lalu sepatu, dan barang-barang lainnya. tapi kalau semuanya sukses diberantas, jangan lupa bayar pajak. biar sama-sama senang,” ujarnya.
purbaya menambahkan, dominasi produk asing—terutama yang beredar secara ilegal—dapat mematikan peluang bisnis lokal. ketika permintaan domestik dikuasai barang impor, keuntungan justru lari ke pihak luar negeri.
“kalau permintaan domestik dikuasai asing, apa gunanya? yang untung ya pengusaha asing. maka langkah saya jelas: menjaga perbatasan kita dari barang-barang ilegal,” lanjutnya.
lebih jauh, purbaya menilai sektor swasta memiliki peran penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi indonesia tetap impresif. ia juga menyinggung perbedaan pendekatan ekonomi antara era presiden susilo bambang yudhoyono (sby) dengan presiden joko widodo (jokowi), yang menurutnya menunjukkan paradigma pembangunan yang tidak sama.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 4 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan