Perkuat Peran Marbot, Pemerintah Bahas Standar Tata Kelola Masjid Nasional

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Rabu , 26 Nov 2025 - 19:59

Perkuat Peran Marbot, Pemerintah Bahas Standar Tata Kelola Masjid Nasional--Kemenag

perkuat peran marbot, pemerintah bahas standar tata kelola masjid nasional                            jakarta, koranprabumulihpos.com — pemerintah terus mendorong peningkatan tata kelola masjid di indonesia. hal ini disampaikan dalam temu nasional marbot masjid indonesia yang digelar di jakarta, selasa (25/11/2025). 
kemenko pmk menegaskan pentingnya penguatan fungsi masjid sebagai pusat pendidikan karakter masyarakat.
deputi bidang koordinasi penguatan karakter dan jati diri bangsa kemenko pmk, warsito, menyebut masjid berperan sebagai ruang pendidikan karakter harian sekaligus tempat yang harus ramah dan inklusif bagi semua kalangan.
“masjid adalah sekolah karakter harian, ruang yang seharusnya paling membahagiakan dan inklusif bagi masyarakat,” ujar warsito.
baca juga:dokter spesialis gratis untuk putra daerah, pemerintah siapkan generasi baru tenaga kesehatan
baca juga:jelang akhir tahun, pemerintah kebut blts untuk 35 juta warga rentan
bukan mengatur substansi ibadah, melainkan perbaikan tata kelola
warsito menegaskan bahwa kemenko pmk tidak memiliki kewenangan untuk mengatur ranah keagamaan. namun pemerintah bertanggung jawab memastikan praktik baik yang telah diwariskan masyarakat tidak tergeser oleh perkembangan zaman, termasuk melalui penguatan moderasi beragama sesuai perpres 58/2023.
“moderasi beragama bukan doktrin baru, bukan kebijakan top down. pemerintah hanya menuliskan dan menjaga praktik baik yang sudah ada,” tegasnya.
ia juga mengungkap sejumlah persoalan masjid yang sering ditemukan di lapangan, mulai dari transparansi keuangan, legalitas tanah, status kepengurusan, hingga lembaga pendidikan yang berdiri dari dana masjid namun berkembang secara independen.
baca juga:173 ribu sekolah sudah terima papan interaktif, pemerintah genjot digitalisasi pendidikan 2025
baca juga:ponpes al khoziny siap dibangun ulang di lahan baru, pemerintah pastikan dibiayai apbn
karena itu, pemerintah membuka ruang untuk kemungkinan hadirnya regulasi baru, baik melalui permenag, perpres, atau aturan teknis lainnya bila dibutuhkan.
“kami ingin masukan apakah standar minimal tata kelola masjid diperlukan. pemerintah tidak ingin dianggap mengatur ibadah, tetapi tata kelola yang profesional dan akuntabel perlu," katanya.
warsito juga mewacanakan penguatan akreditasi masjid apabila disepakati sebagai institusi pendidikan sosial. selain itu, masjid diminta memastikan layanan yang inklusif, termasuk akses bagi perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta masyarakat umum yang membutuhkan tempat istirahat saat perjalanan.
diversifikasi pendanaan, peningkatan kapasitas sdm marbot, dan pemberdayaan jemaah juga dinilai penting untuk terus dikembangkan.
baca juga:2026, pemerintah terapkan kebijakan redistribusi guru asn & perkuat pendidikan inklusif
baca juga:pemerintah matangkan pemindahan asn & kementerian ke ikn
“bayangkan jika tidak ada masjid. pemerintah akan kesulitan menjangkau 87–90 persen penduduk muslim indonesia. marbot adalah aktor utama menjaga kemaslahatan itu," kata warsito.
kemenag perkuat program pembinaan hingga ke daerah 3t
kasubdit kemasjidan kemenag, nurul badruttamam, menyampaikan bahwa menteri agama nasaruddin umar sangat mendukung penguatan peran marbot dan pengelolaan masjid.
pada 2026, kemenag menambah program pembinaan dan pemberdayaan, termasuk kerja sama dengan kemenhub melalui program nakaru, yang menyiapkan masjid di jalur mudik sebagai tempat istirahat lengkap dengan fasilitas seperti kasur, kopi, dan toilet layak.
kemenag juga menyiapkan program “revisi masjid”, yaitu pendampingan untuk masjid yang kepengurusannya belum solid atau kondisinya membutuhkan perbaikan, dengan fokus utama di wilayah 3t seperti papua dan ntt.
selain itu, kerja sama dengan baznas melalui program bantuan lunak untuk jemaah terus diperluas. setiap masjid terpilih berpeluang mendapat alokasi hingga rp150 juta, dan jemaah dapat menerima bantuan hingga rp3 juta.
kolaborasi juga diperkuat dengan pertamina untuk meningkatkan kualitas musala di spbu agar setara dengan layanan fasilitas lainnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 27 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan