Mendagri Laporkan Rp203 Triliun Dana Pemda Mengendap, Presiden Prabowo Minta Penjelasan

Reporter: Aldo |

Editor: Ros Suhendra |

Selasa , 25 Nov 2025 - 20:04

Mendagri Laporkan Rp203 Triliun Dana Pemda Mengendap, Presiden Prabowo Minta Penjelasan--Antara

Persiapan pembayaran gaji dan biaya operasional Januari, yang harus dipastikan tersedia agar tidak mengganggu pelayanan publik.

“Biasanya pembayaran kontrak dilakukan setelah pekerjaan rampung, dan itu banyak yang jatuh di akhir tahun. Setelah itu Pemda juga harus menyiapkan dana untuk gaji dan operasional awal tahun,” terangnya.

Berbeda dengan Mekanisme Pemerintah Pusat

Tito menambahkan bahwa manajemen keuangan daerah memang tidak sama dengan pemerintah pusat. Di pusat, pembayaran dilakukan langsung oleh Kementerian Keuangan.

Namun, pemerintah daerah harus menyiapkan sendiri anggaran pembayaran berbagai kebutuhan, terutama jika terjadi kemungkinan keterlambatan transfer dana pusat.

“Kalau kementerian lembaga dibayar langsung oleh Kemenkeu. Sementara daerah harus menyiapkan sendiri. Transfer pusat bisa saja terlambat, sehingga mereka harus punya cadangan agar gaji pegawai tidak tertunda,” jelas mantan Kapolri itu.(*)

mendagri laporkan rp203 triliun dana pemda mengendap, presiden prabowo minta penjelasan                            jakarta, koranprabumulihpos.com – menteri dalam negeri, tito karnavian, mengungkapkan kepada presiden prabowo subianto bahwa masih terdapat dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di berbagai bank dengan total mencapai rp203 triliun. 
temuan ini disampaikan tito saat menghadiri rapat di kompleks istana kepresidenan, senin 24 november 2025.
menurut tito, presiden langsung mempertanyakan alasan mengapa dana sebesar itu belum terserap. ia kemudian menjelaskan bahwa situasi ini berkaitan dengan proses pergantian kepemimpinan di daerah.
“presiden menanyakan mengapa masih banyak daerah yang menyimpan dananya di bank. totalnya sekitar rp203 triliun dari akumulasi provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar tito.
baca juga:presiden prabowo pulihkan nama baik tiga eks pejabat asdp, usai terima aspirasi publik
baca juga:tuntaskan batas desa, kemendagri desak daerah bergerak cepat
efek pelantikan kepala daerah baru
tito menilai lambatnya penyerapan anggaran dipengaruhi oleh fakta bahwa kepala daerah definitif baru dilantik pada 20 februari 2025. kondisi ini membuat banyak daerah masih mempersiapkan struktur organisasi dan melakukan rotasi jabatan.
“mereka baru dilantik februari kemarin. sekarang sedang menyusun ‘kabinet’ di daerah masing-masing—mulai dari kepala dinas, sekda, dan jabatan strategis lainnya. proses ini ikut memperlambat pergerakan anggaran,” jelas tito.
alasan teknis penundaan penyerapan dana
baca juga:mendagri tito karnavian: kebijakan publik harus berdasarkan data, bukan sekadar coba-coba
baca juga:mendagri tito karnavian: sekda adalah jantung pemerintahan daerah dan kunci sukses pembangunan
selain faktor transisi kepemimpinan, tito menyampaikan beberapa alasan teknis lain yang menyebabkan dana tersebut belum digunakan secara optimal. di antaranya:
kontrak pekerjaan yang selesai akhir tahun, sehingga pembayarannya baru bisa dilakukan di bulan desember.
persiapan pembayaran gaji dan biaya operasional januari, yang harus dipastikan tersedia agar tidak mengganggu pelayanan publik.
“biasanya pembayaran kontrak dilakukan setelah pekerjaan rampung, dan itu banyak yang jatuh di akhir tahun. setelah itu pemda juga harus menyiapkan dana untuk gaji dan operasional awal tahun,” terangnya.
baca juga:mendagri desak pemda percepat transformasi digital, tekan kebocoran anggaran dan dongkrak pad
baca juga:prabumulih jadi kota dengan realisasi pendapatan terendah di indonesia, disorot mendagri tito karnavian
berbeda dengan mekanisme pemerintah pusat
tito menambahkan bahwa manajemen keuangan daerah memang tidak sama dengan pemerintah pusat. di pusat, pembayaran dilakukan langsung oleh kementerian keuangan. 
namun, pemerintah daerah harus menyiapkan sendiri anggaran pembayaran berbagai kebutuhan, terutama jika terjadi kemungkinan keterlambatan transfer dana pusat.
“kalau kementerian lembaga dibayar langsung oleh kemenkeu. sementara daerah harus menyiapkan sendiri. transfer pusat bisa saja terlambat, sehingga mereka harus punya cadangan agar gaji pegawai tidak tertunda,” jelas mantan kapolri itu.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 26 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan