Soroti Defisit Keuangan, Deru: Boleh Kencangkan Pinggang, Gaji PNS - PPPK Tidak Boleh Dikurangi

PRABUMULIH, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Prabumulih ke-24, Jumat (17/10/2025). 

Agenda resmi tahunan ini berlangsung khidmat di ruang rapat paripurna dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, para mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan lainnya.

Dengan mengusung tema: “Melalui Semangat Hari Jadi ke-24, Kita Ciptakan Pemerintah Kota Prabumulih yang Bersih, Kondusif Menuju Masyarakat Makmur dan Sejahtera Tahun 2025,” perayaan tahun ini digelar secara sederhana namun penuh makna dan tetap sarat pesan pembangunan.

Gubernur Sumatera Selatan DR. H. Herman Deru yang hadir langsung dalam paripurna istimewa itu membuka sambutannya dengan pantun yang mencairkan suasana. Dengan gaya khasnya, ia menyinggung tantangan nasional terkait penyesuaian dana transfer pusat pada tahun 2026.

BACA JUGA:Gaji PPPK Terancam, FOKAP Desak Pemerintah Pusat Ambil Alih Penggajian PPPK

BACA JUGA:537 Tenaga Honorer di Muba Diusulkan Masuk Skema PPPK Paruh Waktu

“Talang Betutu KM sembilan, walau buntu yang penting penampilan,” ucapnya disambut tawa peserta paripurna.

Dalam arahannya, Gubernur memberikan apresiasi atas capaian Prabumulih yang berhasil menekan angka kemiskinan hingga menyentuh satu digit. Ia menilai prestasi tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah menjaga konsistensi pembangunan dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator utama.

“IPM menjadi tolok ukur apakah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi suatu daerah berjalan seimbang. Prabumulih sudah berada di jalur yang tepat,” ujarnya.

Meski pusat melakukan penyesuaian belanja negara yang berdampak pada pengurangan anggaran bagi daerah, Herman Deru menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dikorbankan.

BACA JUGA:Penempatan PPPK di Koperasi Desa Merah Putih, Prioritaskan Putra Daerah, Gaji Ditanggung Negara!

BACA JUGA:Kisah Mila Gustia, 18 Tahun Mengabdi Akhirnya Resmi Jadi PPPK di Ogan Ilir

“Kita boleh mengencangkan ikat pinggang, tapi jangan sampai menghentikan pembangunan. Gaji PNS tidak boleh dikurangi, gaji PPPK tidak nikah dikurangi, satu lagi pembangunan untuk masyarakat tidak boleh dikurangi," tegasnya.

Ia juga mendorong Prabumulih agar lebih agresif membangun sektor pariwisata sebagai sumber ekonomi baru. Keberadaan Museum 3D Migas disebutnya sebagai potensi unik yang bisa menjadi daya tarik wisatawan jika dikembangkan lebih inovatif.