APBN 2026 Bergejolak! 18 Gubernur Kompak Protes Kebijakan TKD Menkeu, Ini Respon Purbaya

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Kamis , 09 Oct 2025 - 21:46

APBN 2026 Bergejolak! 18 Gubernur Kompak Protes Kebijakan TKD Menkeu, Ini Respon Purbaya--

apbn 2026 bergejolak! 18 gubernur kompak protes kebijakan tkd menkeu, ini respon purbaya                            jakarta, koranprabumulihpos.com– gelombang protes dari pemerintah daerah terus menguat setelah menteri keuangan (menkeu) purbaya yudhi sadewa resmi memutuskan kebijakan pemangkasan transfer ke daerah (tkd) dalam rancangan apbn 2026.
sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi dikabarkan mendatangi kementerian keuangan (kemenkeu) untuk menyampaikan penolakan mereka atas kebijakan yang dinilai bakal mengganggu stabilitas fiskal dan pembangunan di daerah.
menurut gubernur maluku utara, sherly tjoanda, yang menjadi juru bicara pertemuan para gubernur, keputusan ini akan memberi tekanan berat terhadap anggaran daerah, terutama dalam pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
“semuanya (18 gubernur daerah) tidak setuju. karena kan ada beban pppk yang cukup besar, itu berat jadinya,” ungkap sherly di jakarta, kamis (9/10/2025).
baca juga:kasus keracunan makanan, bgn nonaktifkan sementara 56 dapur mbg
baca juga:registrasi sim card kini bisa pakai wajah, nomor langsung aktif!
kebijakan pemangkasan tkd ini memicu kekhawatiran serius dari berbagai kalangan. sebab, daerah kini dikhawatirkan akan mengambil “jalan pintas” dengan menaikkan pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan (pbb) serta pajak kendaraan bermotor, demi menutup defisit fiskal.
namun langkah tersebut justru dianggap kontraproduktif karena dapat menambah beban masyarakat dan pelaku usaha lokal, terutama di daerah dengan daya beli rendah.
ekonom sekaligus pakar kebijakan publik upn veteran jakarta, achmad nur hidayat, menilai bahwa kebijakan pemangkasan tkd bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal keadilan sosial dan kemandirian daerah.“kita perlu mencermati risiko lebih besar: erosi otonomi daerah.
ketika pusat menyalurkan dana langsung melalui kementerian dan lembaga tanpa mekanisme transfer formal, perencanaan pembangunan daerah kehilangan makna,”tegas achmad, kamis (9/10/2025) dilansir dari disway.id
menurutnya, dalam jangka pendek, tekanan anggaran ini bisa membuat pemerintah daerah menaikkan retribusi dan pajak daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat.
baca juga:langgar aturan keimigrasian, 196 warga asing terjaring operasi wirawaspada
baca juga:jepang ciptakan pendorong plasma canggih, siap bersihkan orbit bumi!
ia menambahkan, kondisi ini berpotensi membuat rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) dan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) hanya menjadi dokumen formal tanpa kendali nyata terhadap alokasi anggaran.
“padahal, semangat otonomi daerah adalah memberi ruang bagi pemerintah lokal untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan warganya.
kini, semangat itu terancam berganti menjadi ‘otonomi terbimbing’, di mana daerah hanya menjadi pelaksana proyek pusat,” pungkas achmad.
lebih lanjut, achmad mengingatkan bahwa sebagian besar kabupaten dan kota di indonesia masih bergantung pada dana alokasi umum (dau) dan dana bagi hasil (dbh) untuk membiayai kebutuhan dasar.
mulai dari pembayaran gaji asn dan pppk, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa dan sanitasi.
baca juga:pasar murah diserbu warga karya mulya, pemkot prabumulih komitmen tekan inflasi
baca juga:polisi sahabat anak, cara humanis satlantas prabumulih ajarkan budaya tertib lalu lintas
ketika alokasi tkd berkurang, daerah berisiko gagal bayar gaji pppk atau menunda proyek publik yang sudah direncanakan.
“data dari appsi dan apeksi menunjukkan penurunan tkd mencapai 25–30 persen di tingkat provinsi, bahkan hingga 60–70 persen di beberapa kabupaten.
sejumlah daerah sudah mengumumkan potensi defisit puluhan hingga ratusan miliar rupiah hanya untuk membayar gaji pppk baru,” jelas achmad.
dengan situasi yang kian memanas, para gubernur meminta menkeu purbaya yudhi sadewa untuk meninjau ulang kebijakan pemangkasan tkd, dan membuka ruang dialog bersama asosiasi pemerintah provinsi seluruh indonesia (appsi).
sementara itu, menteri keuangan purbaya yudhi sadewa memastikan pemerintah membuka ruang penambahan anggaran transfer ke daerah (tkd) untuk tahun anggaran 2026. 
langkah ini diambil setelah muncul gelombang protes dari sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang keberatan dengan rencana pemangkasan tkd dalam rapbn 2026.
dalam draf rapbn 2026, alokasi tkd awalnya ditetapkan rp 649,99 triliun, atau turun rp 269 triliun dibandingkan alokasi apbn 2025 yang mencapai rp 919,87 triliun. 
pemangkasan cukup signifikan tersebut dinilai banyak kepala daerah akan berimbas pada terhambatnya pembangunan di daerah.
menanggapi situasi tersebut, purbaya mengatakan pemerintah dan dpr telah menyepakati penambahan awal sebesar rp 43 triliun, sehingga alokasi tkd 2026 naik menjadi rp 693 triliun. namun, ia menegaskan kemungkinan kenaikan masih terbuka.
"kalau anggarannya dipotong wajar mereka protes. saya sampaikan, pertengahan tahun depan masih ada ruang untuk kita lakukan update (penambahan anggaran)," ujar purbaya di kompleks istana negara, jakarta, rabu (8/10/2025).
meski demikian, ia mengingatkan bahwa tambahan anggaran bukan tanpa syarat. pemerintah daerah diminta menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang baik serta belanja yang tepat sasaran dan bebas kebocoran.
"kalau ekonomi bagus otomatis penerimaan pajak naik. saya pesan ke daerah: pastikan realisasi anggaran cepat, tepat, dan tidak ada yang bocor. kalau itu terjadi, kita bisa surplus dan minta tambahan ke dpr," tegasnya.
purbaya menilai sinergi pusat–daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas fiskal nasional. karena itu, peningkatan tkd akan diberikan berdasarkan kinerja dan kebutuhan fiskal nyata tiap daerah, bukan berdasarkan tekanan politik.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 10 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan