Ratusan Warga Desa Padang Bindu Geruduk Kantor Bupati Muara Enim Tuntut Kades Dicopot

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Kamis , 28 Aug 2025 - 22:28

Ratusan Warga Desa Padang Bindu Geruduk Kantor Bupati Muara Enim Tuntut Kades Dicopot--

MUARA ENIM, KORANPRABUMULIHPOS.COM – Ratusan warga dari Desa Padang Bindu, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim, mendatangi Kantor Bupati Muara Enim pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Massa menuntut agar GT diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Desa (Kades) Padang Bindu.

Menurut warga, sejak menjabat hingga saat ini, berbagai kebijakan GT diduga merugikan masyarakat dan tidak sesuai prosedur yang berlaku.

Kedatangan warga diwarnai dengan penggunaan lima bus dan beberapa kendaraan minibus, lengkap dengan pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi.

Setibanya di kantor bupati, massa melakukan long march sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan mereka. Orasi dilakukan secara bergantian selama sekitar 30 menit, dipimpin oleh Iskandar, Edianto, dan Sangkut.

Aspirasi warga kemudian diterima langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Muara Enim, Ir. H. Ahmad Yani Heriyanto MM, yang mewakili Bupati.

Turut mendampingi adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muara Enim, Drs. Bhakti MSi, Asisten Administrasi Umum Syarifudin MSi, Sekretaris Dinas Sosial Sagita, perwakilan Polres Muara Enim, serta sejumlah pejabat terkait.

Koordinator aksi, Iskandar, menjelaskan bahwa ada 10 poin tuntutan yang diajukan warga. Beberapa di antaranya meliputi: janji pemberian sebidang tanah kebun sawit per KK yang sebelumnya dijanjikan GT saat kampanye.

BACA JUGA:Sridevi Manggung di Muara Enim

Penjualan satu unit dumptruk milik desa, pemberhentian sepihak Kepala Dusun VI, dugaan legalisasi surat jual beli tanah di kawasan hutan seluas 450 hektar, audit dana sandang pangan.

Penggunaan ADD dan DD untuk pembangunan jalan setapak yang masih layak pakai, pemindahan uang koperasi sebesar Rp1,2 miliar, pengambilan dana koperasi Rp40 juta, penghalangan pencairan bagi hasil plasma inti 2025, serta pemalsuan kartu Bansos berlogo Dinas Sosial.

ratusan warga desa padang bindu geruduk kantor bupati muara enim tuntut kades dicopot                            muara enim, koranprabumulihpos.com – ratusan warga dari desa padang bindu, kecamatan benakat, kabupaten muara enim, mendatangi kantor bupati muara enim pada kamis, 28 agustus 2025. 
massa menuntut agar gt diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kepala desa (kades) padang bindu.
menurut warga, sejak menjabat hingga saat ini, berbagai kebijakan gt diduga merugikan masyarakat dan tidak sesuai prosedur yang berlaku. 
kedatangan warga diwarnai dengan penggunaan lima bus dan beberapa kendaraan minibus, lengkap dengan pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi.
baca juga:4.976 pppk 2024 muara enim resmi diangkat
baca juga:32 calon pppk muara enim dibatalkan
setibanya di kantor bupati, massa melakukan long march sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan mereka. orasi dilakukan secara bergantian selama sekitar 30 menit, dipimpin oleh iskandar, edianto, dan sangkut. 
aspirasi warga kemudian diterima langsung oleh asisten perekonomian dan pembangunan kabupaten muara enim, ir. h. ahmad yani heriyanto mm, yang mewakili bupati. 
turut mendampingi adalah kepala dinas perindustrian dan perdagangan muara enim, drs. bhakti msi, asisten administrasi umum syarifudin msi, sekretaris dinas sosial sagita, perwakilan polres muara enim, serta sejumlah pejabat terkait.
koordinator aksi, iskandar, menjelaskan bahwa ada 10 poin tuntutan yang diajukan warga. beberapa di antaranya meliputi: janji pemberian sebidang tanah kebun sawit per kk yang sebelumnya dijanjikan gt saat kampanye. 
baca juga:sridevi manggung di muara enim
baca juga:hore! 4.998 pppk muara enim dijadwalkan dilantik 27 agustus 2025
penjualan satu unit dumptruk milik desa, pemberhentian sepihak kepala dusun vi, dugaan legalisasi surat jual beli tanah di kawasan hutan seluas 450 hektar, audit dana sandang pangan.
penggunaan add dan dd untuk pembangunan jalan setapak yang masih layak pakai, pemindahan uang koperasi sebesar rp1,2 miliar, pengambilan dana koperasi rp40 juta, penghalangan pencairan bagi hasil plasma inti 2025, serta pemalsuan kartu bansos berlogo dinas sosial.
“kami sudah berkali-kali melaporkan hal ini, namun tidak ada tindak lanjut. karena itu kami turun ke jalan. jika tidak ada respon, aksi yang lebih besar akan kami lakukan,” tegas iskandar.
menanggapi tuntutan tersebut, asisten perekonomian dan pembangunan ahmad yani heriyanto memastikan pihaknya akan membentuk tim gabungan dari kepolisian, dinas kehutanan, inspektorat, dinas sosial, dinas pmd, dan instansi terkait untuk meneliti dan menindaklanjuti setiap poin aspirasi warga.
“jika terbukti ada pelanggaran prosedur, tindakan akan dilakukan sesuai kewenangan pemkab maupun aparat penegak hukum. misalnya, penjualan aset desa seperti dumptruk harus melalui musyawarah dan pelaporan terlebih dahulu. 
baca juga:pertamina drilling raih tiga penghargaan di best human capital awards 2025
baca juga:bupati muara enim, h edison, nahkodai bidang esdm apkasi 2025–2030: siap dorong pengelolaan sda berkelanjutan
begitu pula pemberhentian kepala dusun, jika tidak sesuai aturan bisa dibatalkan. untuk indikasi jual beli tanah di kawasan hutan, kami akan berkoordinasi dengan dinas kehutanan sumsel. sedangkan audit dana sandang pangan, pembangunan jalan, transfer uang koperasi, hingga pemalsuan kartu bansos akan melibatkan aparat hukum,” jelas yani.
sekretaris dinas sosial muara enim, sagita, menambahkan, kartu bansos berlogo dinas sosial yang beredar tersebut dipastikan palsu dan bukan dikeluarkan oleh instansinya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 29 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan