BPOM Ajukan Tambahan Anggaran: Percepatan Izin Politeknik POM demi Perkuat Pengawasan Obat, Makanan Nasional

BPOM telah mendapatkan hibah tanah dari beberapa pemerintah daerah untuk pembangunan kampus Politeknik POM, namun izin operasional dari Kementerian Pendidikan hingga kini belum diterbitkan. “Kami meminta dukungan penuh dari Bappenas agar proses perizinan ini segera selesai. Jika tidak, hibah tanah yang sudah diberikan bisa saja ditarik kembali, yang tentu akan sangat merugikan upaya penguatan pengawasan nasional,” ujar Taruna penuh harap.

Dukungan Strategis dari Bappenas

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, memberikan respon positif dan komitmen kuat untuk mendukung penguatan BPOM. Menurutnya, BPOM memiliki fungsi strategis yang sangat penting, bahkan disetarakan dengan lembaga-lembaga pengawas obat dan makanan ternama di dunia seperti FDA dan DEA di Amerika Serikat.

“BPOM adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan bangsa melalui pengawasan produk obat dan makanan. Jika pengawasan ini terganggu, arah pembangunan nasional kita bisa melenceng karena kesehatan masyarakat merupakan fondasi utama kemajuan,” tegas Rachmat.

BACA JUGA:BPOM Ungkap 91 Merek Kosmetik Ilegal! Didominasi Produk Impor, Dijual Via Media Sosial

BACA JUGA:BPOM Diminta Ikut Awasi Program Makan Bergizi Gratis untuk Jamin Kualitas Makanan

Dalam rangka mempercepat realisasi program strategis BPOM, Bappenas akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Perencanaan dan Penganggaran Program Strategis Nasional di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Satuan tugas ini diharapkan mampu mengatasi hambatan birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program, termasuk percepatan izin Politeknik POM.

Selain itu, Bappenas juga mencatat sejumlah tantangan yang dihadapi BPOM, di antaranya ketergantungan pada sistem OSS eksternal yang memperlambat digitalisasi proses perizinan, serta rendahnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terkait dengan tarif sertifikasi yang masih terlalu rendah. Usulan revisi tarif PNBP sudah diajukan ke Kementerian Keuangan sejak tiga tahun lalu, namun sampai saat ini belum terealisasi.

Sinergi Lintas Kementerian untuk Pengawasan Lebih Optimal

Audiensi ini juga diwarnai diskusi hangat dengan kehadiran Wakil Menteri PPN, Deputi Bappenas, serta perwakilan dari berbagai kementerian terkait. Berbagai masukan strategis mengalir, mulai dari pentingnya sinergi pendampingan terhadap pelaku UMKM agar mereka lebih mudah memenuhi standar BPOM, dukungan pengawasan distribusi farmasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), hingga pelibatan BPOM dalam pengelolaan food loss and waste nasional guna mendukung ketahanan pangan.

Komitmen BPOM untuk Masa Depan Indonesia Sehat

Menutup pertemuan, Kepala BPOM kembali menegaskan komitmen penuh lembaganya untuk mempercepat proses perizinan dan mendukung pelaku usaha tanpa mengurangi standar keamanan produk yang diawasi. “Kami menyadari tantangan yang ada, namun kami bertekad menjaga kepercayaan masyarakat dengan pengawasan yang ketat dan profesional,” kata Taruna.

BACA JUGA:Waspada! 16 Produk Kosmetik Ini Ditarik BPOM karena Berisiko Bahaya Kesehatan

BACA JUGA:Klaim Berlebihan pada Skincare Bisa Bikin Izin Edar Ditarik, BPOM Siap Tindak Tegas

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras BPOM selama ini. Ia berharap kolaborasi antar lembaga terus diperkuat demi membangun fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045.